MATINYA PARTAI POLITIK

Empat bulan menjelang Pemilu 2014, Poltracking Institute mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan rendahnya party ID. Angkanya hanya 19 persen (Oktober 2013). Survei Charta Politika Indonesia malah lebih rendah lagi, hanya 13,5 persen (Desember 2013). Party ID atau identitas kepartaian adalah cara untuk membaca kedekatan antara pemilih dan partai politik.

Kedekatan ini bermacam, dari kedekatan secara emosional, ideologi, program, preferensi, hingga kedekatan dalam arti partisipasi. Dengan rendahnya party ID, berarti juga partai politik berada dalam ranah yang sepi. 

Sebaliknya, masyarakat kian independen dalam menentukan pilihan politiknya. Individualitas menguat, kolektivitas melemah. Partai politik yang diharapkan menjadi jangkar bagi pengambilan kebijakan dalam skala nasional dan lokal hanyalah serpihan daging yang tak berbentuk. Fenomena ini pada gilirannya melahirkan figur idol, yakni bertumpu di bahu seseorang yang bahkan bisa mengalahkan infrastruktur partai politik. 

Apakah ini pertanda buruk? Yang jelas, lonceng kematian partai politik sudah ditabuh. Tanda-tandanya kian dekat. Masyarakat Indonesia begitu cepat masuk ke tahapan yang ultra-liberal dan ultra-demokrasi. Individu politikus juga begitu, dengan cepat bisa beralih partai politik, tanpa perlu merasa sebagai pihak yang memiliki kesetiaan. 

Padahal, kalender pemilu sudah berjalan. Biasanya, party ID malah bertambah, menjelang detik-detik pelaksanaan pemilu. Di Indonesia malah berkurang. Ini tamparan terpenting untuk semua partai politik. Habitat politikus yang kelihatannya banyak ternyata makin diisi oleh kalangan profesional yang lebih nyaman dengan pencapaian-pencapaian pribadi ketimbang yang bersifat kepartaian. Jarang ada catatan betapa keberhasilan seseorang dalam area publik adalah berkat dukungan dan sokongan sistem kepartaian. Yang terjadi malah sebaliknya, kedekatan personal yang bermuara pada sikap oportunis. Loyalitas personal mengalahkan loyalitas kepartaian, apalagi loyalitas terhadap bangsa dan negara. 

Dalam kasus korupsi, misalnya, publik lebih memilih menghukum partainya ketimbang orangnya. Korupsi menjadi mesin pembunuh partai politik, tapi belum tentu membunuh karier politik seseorang. Seorang terpidana kasus korupsi yang sudah menjalankan hukumannya masih diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif. Sama sekali tak ada ketentuan untuk mencabut hak politiknya, kecuali yang diputuskan oleh hakim. Dalam angka yang dirilis oleh Poltracking Institute, korupsi menempati angka hampir 50 persen bagi pemilih untuk tidak memilih partai politikus korup. Partai langsung mendapatkan akibat langsung dari politikus korup, sekalipun belum tentu sang politikus memiliki kontribusi terhadap partai yang mengusungnya. 

Bagaimana mengatasinya? Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menawarkan satu jalan keluar, yakni disusunnya kode etik kepartaian di dalam tubuh partai politik. Kode etik itu berupa pakta integritas. Ada kewajiban bagi setiap politikus yang melanggar kode etik itu untuk mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis, berikut juga statusnya sebagai fungsionaris dan bahkan anggota partai. Dengan cara itu, partai politik dihuni oleh anggota dan pengurus yang terjaga integritasnya, paling tidak dari perkara yang paling mendapatkan perhatian publik, yakni korupsi. Kode etik ini belum banyak disusun dalam tubuh partai politik.

Cara lain adalah memberi jeda yang cukup bagi politikus yang mau mengubah karier politiknya. Misalnya, adanya pembatasan waktu sebelum seseorang diterima di partai politik lain, setelah menyatakan keluar atau dipecat oleh partainya. 

Bukan hanya pindah partai yang diberikan jeda, tapi juga pindah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif. Bahkan bisa saja diperluas untuk jabatan-jabatan publik yang lain. Seseorang yang sedang berada di kursi legislatif sebaiknya tidak serta-merta bisa mencalonkan diri ke kursi eksekutif, sebelum ada masa yang tepat sesuai dengan janji kampanye sebelumnya. Seorang kepala daerah yang sedang menjabat dan ingin maju kedua kalinya perlu diperberat syarat-syaratnya, agar tak mudah juga berpindah partai pengusung, hanya karena memiliki kekuasaan yang berlebih. 

Tidak mudah menaikkan party ID, sebagaimana juga tidak mudah menjadi politikus yang memiliki idealisme. Aturan main di tubuh partai politik membatasi gerak seorang politikus. Belum lagi posisi strukturalnya di dalam organisasi kepartaian. Maka, kerja sama semua pihak guna menaikkan jumlah party ID ini menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan pencarian partai-partai yang ideologis. Dalam spektrum yang sederhana, ideologi kepartaian terbagi tiga: kiri, tengah, dan kanan. Ideologi seperti ini bermuara pada banyak pikiran di masa lalu. Sayangnya, Indonesia belum sampai ke tingkat pembicaraan yang bersifat ideologis itu, akibat tersingkirnya perdebatan yang lebih kualitatif... 

*Merupakan tulisan Indra Jaya Piliang, diambil dari Koran Tempo 31 Desember 2013

BALADA CICAK, BUAYA, TIKUS, DAN GODZILLA

CICAK...CICAK di dinding...

Diam-diam merayap...

Datang seekor TIKUS

Hap...langsung ditangkap...

Apa yang ditangkap? Ternyata yang ditangkap adalah CICAK nya... bukan TIKUS nya.. inilah cerita di negeri para binatang.

Sebuah pedang keadilan diberikan kepada BUAYA, GODZILLA, dan CICAK. Pedang keadilan milik CICAK memang agak kecil tapi sangat tajam. Pedang itu digunakan untuk memenggal para TIKUS, yang gesit kesana-kemari, menebar feromon yang membuat jatuh cinta beberapa BUAYA dan GODZILLA.

Sebenarnya, di mata para penduduk Negeri Binatang, tikus sangat menyebalkan karena menebar penyakit. Namun harta karunnya yang banyak membuat tikus dapat mendekati siapa saja, sehingga tentu akan melancarkan bertambahnya kekayaan.

Adalah tikus besar yang memiliki Gudang Penimbunan Harta, yang karena ingin abadi dinamai 100 Tahun. Tikus bermain terendus oleh cicak. Cicak pun bergerak sepanjang dinding untuk mencari tahu, kadang dengan mencuri dengar, apa yang dibicarakan tikus, buaya dan Godzilla...

Rupaya Buaya yang memiliki loyalitas tinggi, yang seharusnya kepada rakyat negeri, tapi karena ada iming-iming dari sang tikus, loyalitasnya menjadi bergeser. Karena tidak terima kalau perbincangan mereka dicuri dengar oleh tikus, maka murka lah sang buaya, dan segera di rekayasa agar sang cicak di tangkap dan masuk bui. Seluruh rakyat negeri binatang bergeming dan meminta agar sang cicak dikeluarkan dari bui.

Sang tikus panik karena perbincangannya dengan buaya dan godzilla didengar oleh seluruh rakyat negeri binatang.

Sang Tikus pun beralih rupa menjadi KAKI SERIBU, dikiranya dapat melarikan diri karena berkaki banyak. Namun ternyata seluruh penduduk negeri binatang sudah geram, marah terhadap tikus yang memang bisa beralih rupa menjadi Kaki Seribu atau bahkan bunglon karena bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Atau kadang menjadi BADAK, terutama di bagian wajah karena tidak gentar muncul di media untuk berbicara seolah bak hewan paling suci.

Cicaak terus bergerak, didukung oleh seluruh penduduk negeri tikus mulai kelimpungan, tetapi karena mudahnya beranak pinak jangan harap mereka berhenti berkembang biak. Buaya mulai merapikan rumahnya yang bolong sana-sini dan terlihat jelek dari luar. Godzilla pun mulai menata ulang interior rumahnya supaya terlihat cantik.

Balada  cicak, buaya, tikus, dan godzilla ini memang tidak mewakili apapun dan kejadian dimanapun, tapi karakter dalam cerita diatas ini sangat mungkin untuk terjadi dimanapun dan kapanpun.

Mari kita mewaspadai orang-orang disekeliling kita agar terhindar dari ketamakan tikus dan kejahatan sang buaya, dan tidak amanahnya Godzilla.

PERAN PEMBENTUKAN OPINI OLEH MEDIA DALAM PEMILU

“Media adalah alat yang paling ampuh bagi publik untuk mengontrol politisi. Sebagai representasi dari kepentingan publik, medialah yang paling berperan sebagai wakil publik dalam mengontrol perilaku para politisi. Publik tidak akan menanggung beban dan akibat dari kebijakanyang dirumuskan, disetujui, dan diputuskan berbagai pejabat publik.” Lewis Powell – Hakim Agung di Amerika Serikat.

Napoleon Bonaparte pernah berujar, “Saya lebih memilih berhadapan dengan ribuan tentara musuh daripada harus berhadapan dengan satu orang wartawan.” Napoleon menyadari bahwa dalam dunia politik, media menjadi alat paling ampuh dalam membentuk opini public. Seribu tentara yang menghunus pedang tak begitu terlihat menakutkan karena serangan dan geraknya dapat terbaca. Akan tetapi wartawan dengan opini yang dibuatnya mampu mempengaruhi jutaan orang dengan arah dan opini yang sulit ditebak. Media jauh lebih menusuk dibandingkan dengan senjata canggih sekalipun.

Kata-kata berenergi diatas seolah menyentak kesadaran public. Media sungguh sangat dashyat. Bagi politisi atau penguasa, media massa adalah pisau bermata dua. Disatu sisi, media merupakan alat paling efektif untuk mengupas pemberitaan positif yang dapat memopulerkan dan meningkatkan pencitraan positif seorang politisi atau penguasa. Sementara di sisi lain, media justru dapat menikam dan menguliti seorang politisi dengan pemberitaan negative. Penguasa bisa dijatuhkan dan mendapatkan citra buruk bertubi-tubi karena kuatnya pemberitaan negatif yang mengarah pada pemerintahannya.

Oleh karena itu, tidak aneh bila setiap rezim otoriter di belahan bumi ini kerap mengontrol media secara ketat. Simaklah pelbagai peristiwa yang terjadi di masa orde baru. Media massa dikekang. Jika ada media yang berani sedikit saja melawan kekuatan rezim maka otomatis akan dibredel. Pembredelan adalah peristiwa biasa yang bisa kita tengok di setiap sudut waktu. Hanya pemberitaan positif terhadap rezim yang diizinkan. Jika tidak ingin ditutup, sikap kritis media mau tidak mau mesti dilontarkan dengan sangat hati-hati.

Situasi mencekam seperti ini tidak berlangsung abadi, seperti lazimnya kehidupan dunia itu sendiri memang tidak kekal. Di akhir masa pemerintahan rezim orde baru, khususnya di era tahun 1998 media semakin berani mengkritik kebijakan pemerintah yang salah. Bahkan, media berhasil memaksa rezim itu masuk kubangan. Media membuncah, suara media seolah suara publik. Media menjelma menjadi kekuatan kritis yang sulit dibendung oleh siapapun, apalagi menjelang dan sesudahnya tumbang rezim orde baru. Pemberitaan media massa sangat berperan dalam menggulirkan nafas reformasi. Setiap kebijakan pemerintah yang dipandang tidak pro-rakyat dikuliti secara terbuka. Independensi media dan kebebasannya mulai memunculkan bentuknya yang asli : bermata dua, bisa memberitakan yang positif dan negative sekaligus.

Masyarakat pun kini sudah lebih dewasa dalam menentukan sikap politiknya. Hal ini disebabkan pendidikan politik yang didapatkannya secara luas melalui berbagai media, masyarakat bisa mengakses informasi melalui pelbagai media secara bebas. Media kini sanggup menyediakan hidangan yang beragam, sementara public menyibaknya sesuai nalar dan perasaannya masing-masing. Tidak seperti di era orde lama atau orde baru yang terkungkung oleh sikap represi rezim berkuasa atau karena miskinnya informasi media yang didapat, masyarakat Indonesia pasca reformasi telah memulai tercerahkan oleh pendidikan politik. Masyarakat mulai kritis dalam mengevaluasi dan menilai kiprah dan sepak terjang elit politik.

Kini, politik tidak hanya monopoli segelintir orang, masyarakat lain pun merasa berhak untuk menentukan sikap politik tanpa rasa takut dengan pilihannya. Rakyat semakin dewasa dan bebas, berkat media yang juga semakin bebas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan penyumbang besar dalam pendidikan politik. Apalagi dengan semakin besarnya gelombang demokratisasi di dunia, masyarakat telah memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi setiap kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Melalui televisi, seseorang dapat menyaksikan kinerja, platform, visi, dan misi partai. Masyarakat dapat menyaksikan kesungguhan dan komitmen seorang konstestan pemilu serta mengevaluasi, membandingkan, dan menentukan pilihan setelah menyaksikan sejumlah berita di media massa dengan bebas.

Melalui internet seseorang dengan sangat mudah, cepat, dan tepat dapat melihat program kerja suatu partai berjalan dengan baik atau sebaliknya. Setiap individu dapat mengakses informasi tanpa terbentur oleh ruang, jarak, dan waktu yang jauh. Ditambah lagi dengan pendidikan formal politik yang juga berperan secara strategis dan menumbuhkan kesadaran public tentang makna demokrasi. Masyarakat semakin menyadari bahwa tindakan berpolitik dan berdemokrasi bisa diekspresikan dalam berbagai ruang gerak dan jenjang serta bentuk suara atau ekspresi yang beragam.

Media massa yang kian terbuka dan kritis semakin member andil dan memainkan peran signifikan dalam memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, baik di tingkat local, daerah, nasional, bahkan internasional. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh media massa dengan cerdas, tajam, dan konstruktif dapat memudahkan masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan intensifnya media massa dalam memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, mendorong untuk terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya transisi politik Negara melalui Pemilihan Umum. Hal ini akan mengarahkan pada terciptanya Pemilu yang berkualitas dan terbentuknya pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, semua ini bukanlah tanpa tantangan. Politik Monopoli media yang dikuasai oleh sekelompok orang yang juga memiliki kepentingan politik, membuat independensi media menjadi dipertanyakan. Kini sulit untuk menemukan media yang benar-benar independen tanpa kepentingan politik sang pemiliknya. Kepiawaian dalam mengemas sosok seseorang yang mungkin sebelumnya dicap negatif dapat dirubah melalui iklan dan penampilan di semua lini berita sehingga menjadi positif. Iklan-iklan politik di televisi menjual kandidat Presiden, seperti produsen menjajakan produk kecap dan obat nyamuk.

Pengaruh media massa memang telah menjadi kajian tersendiri dalam ilmu komunikasi politik. Media dianggap mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi opini dan perilaku public. Media diyakini dapat mentransmisi dan menstimulasi permasalahan-permasalahan politik dengan peran yang sangat hebat. Oleh karena itu media massa menjadi alat yang sangat penting dalam kampanye politik. Jaringan media di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai alat yang paling canggih dalam mensosialisasikan program kerja, citra partai, pesan politik, dan kepentingan politik lain. Karena begitu besar peran media, tidak jarang beberapa kalangan menggunakan media sebagai alat untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap kontestan politik yang menjadi kompetitornya.

Jadi, apakah media dapat bermanfaat untuk menaikkan pencitraan atau mendatangkan bencana bagi perilaku yang dianggap negatif? Itu tergantung bagaimana tokoh-tokoh politik memainkan momentum dengan media.

Semoga melalui media yang independen dan actual, kita dapat menemukan pemimpin dan wakil rakyat baru dalam menyongsong Pemilu 2014.

PRESIDEN SBY BACAKAN TUJUH KESIMPULAN APEC 2013

Pertemuan puncak KTT APEC di Nusa Dua, Bali telah memasuki babak akhir. Pertemuan tingkat tinggi diakhiri dengan pembacaaan kesimpulan oleh Ketua APEC 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden SBY membacakan hasil kesimpulan pertemuan para pemimpin ekonomi APEC di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2013). 

Tujuh kesimpulan yang di hasilkan di KTT APEC 2013 Bali : 

1. Menggandakan upaya sesuai dengan Bogor Goals. Kami berbagi pandangan, bahwa semua ekonomi di APEC harus terus tumbuh," ujar SBY.
2. APEC sepakat mendukung perdagangan di dalam kawasan Asia Pasifik atau perdagangan antar kawasan. Ini termasuk fasilitas perdagangan, pembangunan kapasitas, dan pembentukan sistem pertdagangan multilateral. "Kami juga sepakat untuk menyukseskan konferensi WTO di Bali pada Desember 2013," jelas SBY.
3. Pemimpin ekonomi di Asia Pasifik ini juga sepakat untuk mempercepat pengupayaan pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antar wilayah. "Dengan konektivitas bisa mengurangi biaya," kata SBY.
4. APEC setuju untuk bersama-sama menjaga suatu pertumbuhan ekonomi global yang berimbang dan berkelanjutan. APEC juga berkomitmen untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan peran perempuan.
5. Negara-negara yang tergabung dalam APEC sepakat untuk bekerjasama di bidang energi.
6. Pemimpin ekonomi APEC ini juga mendukung pertemuan-pertemuan multilateral lain seperti KTT ASEAN dan KTT G20.
7. APEC mendukung perdagangan dan investasi di kawasan APEC," kata SBY.

Usai membacakan kesimpulan ini, SBY lantas turun dari podium dan menyalami para pemimpin ekonomi yang juga berada di atas panggung. Usai salaman, satu per satu para pemimpin yang menjadi tamu dalam pertemuan tingkat leaders ini meninggalkan Hotel Sofitel.

Dikutip dari Release Panitia APEC 2013

APEC ANTARA KRISIS DAN HARAPAN

Mata dunia kini tertuju pada kawasan Asia Pasifik. Dari berbagai sudut, kawasan ini memainkan peranan penting dalam perdagangan bebas sekarang ini. Sebanyak 44% perdagangan dunia kini hilir mudik di sekitar Asia Pasifik.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita 21 anggota APEC, jika digabungkan mencapai hingga US$ 13,247. Jumlah itu setengah dari PDB per kapita sisa belahan dunia lainnya yang sebesar US$ 7,785.

Secara demografis kawasan Asia Pasifik dihuni 40% dari total penduduk dunia saat ini. Paritas daya beli anggota APEC tumbuh 3,5% per tahunnya.

Hingga 2010 paritas daya beli para anggota APEC sebesar US$35,8 Triliun, lebih tinggi jika dibandingkan daya beli anggota Non APEC yakni US$ 31,9 Triliun. Tak salah jika gerak-gerik APEC menjadi perhatian dunia.

Indonesia mengambil kesempatan tersebut dengan kembali menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan KTT APEC yang ke-21, setelah terakhir berlangsung pada 1994 lalu,. Resilient Asia-Pasific, engine of global growth dipilih menjadi tema utama untuk menggambarkan situasi ekonomi dunia saat ini. Perhelatan akbar ini diharapkan mampu merumuskan strategi bisnis yang relevan dan kebijakan relevan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut.

Indonesia diharapkan mampu memainkan peran penting dalam memfasilitasi  dan mengemukakan agenda yang disusun dalam pertemuan KTT APEC 2013, yang diawali dari Concluding Senior Official Meeting (CSOM) pada 1-2 Oktober 2013, kemudian dilanjutkan APEC Ministrial Meeting pada 4-5 Oktober, serta APEC Economic Leaders Meeting (AELM), pada 7-8 Oktober 2013.

Momentum itu sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-16 dunia yang didukung 45 Juta orang dari kelas menengah. Sebanyak 53% populasinya terdapat di kota-kota yang berkontribusi terhadap 74% PDB Nasional.

TIGA AGENDA

Kepemimpinan Indonesia saat ini krusial dalam menentukan keberlanjutan ekonomi kawasan. Di satu sisi, APEC diharapkan melanjutkan perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di tingkat global dan regional. Di sisi lain APEC juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi regional di tengah perlambatan ekonomi dunia dan memberikan hasil yang nyata bagi public.

Terdapat tiga agenda prioritas yang diusung dalam pertemuan tersebut, yakni upaya perwujudan deklarasi bogor, pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang berimbang, dan promosi konektivitas. APEC akan melanjutkan kerja dalam mempertahankan momentum untuk liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, sebagaimana tercantum dalam komitmen para pemimpin APEC 1994 lalu di Bogor.

Ekonomi masa datang akan terus-menerus mengupayakan kerjasama yang solid dalam mencapai integrasi ekonomi regional di wilayah Asia Pasifik. Untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, APEC akan melanjutkan upaya untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan tingkat kemampuan dan ketahanan para anggota APEC yang beragam dalam menghadapi krisis ekonomi global, upaya penyejajaran akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pelibatan pemangku kebijakan, dan pemanfaatan potensi yang belum terjamah.

APEC 2013 lebih lanjut akan memfokuskan kerja pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan global. Hal itu dilakukan melalui inovasi sekaligus memanfaatkan produktivitas pekerja perempuan dalam ekonomi. Selain itu, APEC akan mengupayakan akses pembiayaan yang lebih luas, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan akses pada layanan kesehatan.

Pada agenda ketiga, Indonesia menaruh perhatian besar terhadap hal itu. Agenda prioritas tersebut akan mewujudkan usaha konkret yang mampu menghubungkan pusat pertumbuhan dan pembangunan pusat pertumbuhan baru di kawasan sehingga mampu meningkatkan hasil dan produktivitas secara keseluruhan.

Pekerjaan terkait dengan konektivitas itu akan berfokus pada konektivitas fisik, konektivitas kelembagaan, dan konektivitas antar manusia. Seluruhnya akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan promosi investasi infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk mendukung konektivitas di samudera pasifik sebagai penghubung utama ekonomi di kawasan ini.

Ketika perdagangan dan investasi semakin terbuka, masyarakat semakin berdaya, konektivitas akan semakin memegang peranan penting sebagai pendukung integasi ekonomi regional.

KASUS PENEMBAKAN POLISI, MENGAPA POLISI PUNYA MUSUH?

 

Rabu, 11 September 2013. Republik ini geger dengan berita mengejutkan tentang tewas tertembaknya anggota Polisi di Jalan H.R.Rasuna Said Jakarta Selatan. Kejadian yang terjadi pada selasa malam tersebut tentu saja mengagetkan kita semua, mengingat Jalan H.R.Rasuna Said yang berada persis di depan Gedung KPK tersebut merupakan Jalan Protokol, dan berada di wilayah yang banyak terdapat kedutaan asing yang mesti dilindungi.

Korban adalah Bripka. Sukardi, yang sedang menjalankan tugas untuk mengawal pengiriman barang melalui truk barang dari pelabuhan Tanjung Priok menuju komplek perkantoran di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Anggota Provost ini tewas tertembak tepat di dadanya oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Kejadian ini seolah mengingatkan kita dengan penembakan anggota Polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan beberapa waktu yang lalu. Ini seolah lanjutan dari penembakan berantai terhadap anggota Polisi di wilayah ibukota dan sekitarnya. 

Tentu ada alasan kenapa pelaku memilih menembak Polisi aktif yang sedang bertugas, dan kenapa melakukannya di Jalan Raya yang notabene banyak dilalui orang. Pelaku seolah ingin menebarkan ancaman teror kepada institusi Tribarata ini, seolah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum pesan ini juga ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pelindung dan penegak hukum di masyarakat pun masih mungkin untuk terkena tindak kejahatan, apalagi hanya masyarakat biasa.

Kejadian ini mengagetkan bukan hanya karena korban tewas tersebut merupakan anggota Polisi, tapi juga terjadi di depan Gedung KPK, lembaga yang sedang sibuk-sibuknya menggarap kasus Korupsi para penyelenggara negara, termasuk kasus Korupsi Simulator SIM yang melibatkan salah satu Jenderal Polisi berbintang dua. Entah memang direncanakan atau tidak, pemilihan lokasi penembakan ini memang menimbulkan pemikiran yang seolah mengingatkan kembali akan ketegangan di Gedung KPK antara Polisi dengan KPK saat penyidikan kasus Simulator SIM tersebut.

Tapi di balik ini semua, kita mesti berduka akan korban yang merupakan Polisi arus bawah, yang tentu tidak memahami permainan kotor para petinggi-petingginya. Kita yakin korban juga tidak punya musuh secara pribadi sehingga harus dibunuh seperti ini, namun ini merupakan musuh secara intitusi kepada Kepolisian.

Mengapa Polisi mesti punya musuh? Mari kita berpikir Kepolisian untuk lebih intropeksi diri, agar akar permasalahannya dapat terurai dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tentunya kita tidak ingin negara kita menjadi Republik Koboy yang tiap warganya dapat dengan bebas membawa senjata api dan saling tembak-tembakan di tepi jalan.

DILEMA KEDELAI

Mungkin diantara kita sudah familiar dengan tempe dan tahu. Banyak rakyat kita yang tidak masalah bila meja makannya tidak ada daging, namun akan teriak bila lauk tahu dan tempe menghilang dari meja makannya.

Kini kemungkinan tersebut sangat bisa terjadi dalam waktu tidak lama lagi. Saat ini para pelaku Industri tempe dan tahu sedang menjerit, karena mahalnya bahan baku kedelai di pasaran. Lonjakan harga yang sudah menempuh 100 persen dari harga biasanya membuat industri tahu dan tempe kesulitan. Bahan baku yang terlalu tinggi telah menghentikan produksi, bahkan sudah sampai pada level mogok nasional.

Mengapa kedelai menjadi bahan langka? Apakah petani kita tidak mampu memanen kedelai kembali?

Indonesia saat ini termasuk negara yang terancam krisis pangan. Salah satu indikatornya adalah ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama. Tidak hanya beras, ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional utama lainnya terhadap impor cukup besar, seperti kedelai 70 persen, garam 50 persen, daging sapi 23 persen, dan jagung 11 persen.

Problem pangan di Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat khususnya petani. Padahal potensi pertanian Indonesia ditinjau dari luas dan kesuburan lahan termasuk yang terbaik di dunia. Namun kenyataannya, saat ini Indonesia justru jatuh sebagai pengimpor produk pangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, karena berpotensi mengantarkan masyarakat pada keterpurukan ekonomi, adalah sebagai berikut:

Pertama, lemahnya peran pemerintah dalam proses intensifikasi pertanian, sehingga menyebabkan kegiatan pertanian semakin lesu dan pada akhirnya akan menurunkan produksi. Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produktifitas tanah, khususnya terkait penyediaan benih tanaman unggul yang berkualitas dan pemupukan yang tepat dan efisien. Peran pemerintah paling tidak bisa dilihat dari anggaran yang disediakan untuk subsidi benih dan pupuk dalam APBN yang selalu mengalami penurunan terus menerus.

Produksi kedelai pada 2012 bahkan diperkirakan turun drastis ketimbang 2010 dari 907.300 ton menjadi 779.800 ton. Jumlah sebanyak itu terlampau sedikit untuk mencukupi kebutuhan 2,2 juta ton per tahun. Penurunan produksi tersebut disinyalir karena harga benih dan pupuk yang terus meningkat sehingga margin keuntungan yang diterima petani kedelai tidak sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya banyak petani kedelai yang berhenti menanam kedelai di lahannya.

Kenaikan harga benih dan pupuk sebagai akibat makin berkurangnya subsisdi yang disediakan pemerintah. Sebagai perbandingan, pada APBN-P 2010 subsidi pupuk sebesar Rp 18.4 triliun, kemudian pada APBN 2011 turun menjadi Rp 16.4 triliun. Sementara subsidi benih, pada APBN-P 2010 dianggarkan sebesar Rp 2.3 triliun turun drastis menjadi hanya Rp 120.3 miliar pada APBN 2011. Menurunnya subsidi ini akan menyebabkan kenaikan harga pupuk, sehingga margin keuntungan yang dinikmati petani akan semakin tergerus bahkan bisa negatif.

Kedua, tidak hanya proses intensifikasi, pada proses ekstensifikasi, yaitu perluasan area pertanian, peran pemerintah juga sangat lemah. Bahkan beberapa kebijakan pemerintah justru menyebabkan penciutan area pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), terjadi penyusutan lahan pertanian sebesar 12.6 ribu hektar di pulau Jawa, sedangkan secara nasional lahan pertanian menyusut sebesar 27 ribu hektar. Sementara pada tahun 2009, menurut Badan Ketahanan Pangan Nasional telah terjadi alih fungsi lahan pertanian hingga mencapai 110 ribu hektar.

Alih fungsi yang terjadi adalah perubahan lahan pertanian menjadi penambahan pemukiman (real estate), pembangunan jalan, kawasan industri, dan lain-lain. Ironisnya, alih fungsi lahan tersebut justru terjadi pada area lahan-lahan produktif, sementara pada sisi lain proses tersebut tidak disertai pembukaan lahan pertanian baru, sehingga lahan pertanian produktif mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Ketiga, kebijakan pemerintah dalam perdagangan produk pangan tidak pro-rakyat tapi pro-pasar. Buktinya, ketika produksi pangan (beras, kedelai, jagung, dsb) menurun pemerintah justru lebih memilih kebijakan impor daripada upaya meningkatkan produksi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang disebutkan di atas.

Untuk mendukung impor produk pangan tersebut, khususnya beras, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241 Tahun 2010 tentang impor beras. Melalui PMK ini pemerintah membebaskan bea masuk impor beras. Hal serupa kini dilakukan terhadap kedelai yaitu menghapus bea masuk impor kedelai. Tentu saja kebijakan ini akan merugikan sekitar 60 juta petani.

Bagai buah simalakama, kini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Tidak meningkatkan impor kedelai, maka industri tempe dan tahu akan benar-benar gulung tikar secara permanen. Tentunya kita tidak menginginkan tempe dan tahu yang telah menjadi ciri khas dan andalan rakyat, juga diimpor. Namun bila impor hanya dijadikan satu-satunya jalan keluar, maka perlahan namun pasti para petani kedelai lokal akan benar-benar beralih kepada produk hortikultura yang lain.

Semoga Menteri Pertanian dan jajarannya segera mengambil jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Masalah tahu-tempe adalah masalah perut rakyat, bila tidak segera diatasi maka akan melebar ke berbagai permasalahan lain yang dapat lebih merugikan. 

MEMBUKA KETERISOLASIAN ; KUNCI PEMBANGUNAN EKONOMI BERDAULAT DI PAPUA BARAT

Kiri-Kanan : Bpk Laurens B.D, Atma Winata, & Thomas Warijo

Kamis, 5 September 2013. Saya didampingi Ketua DPW Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Papua Barat, saudara Thomas Warijo. Menemui Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Bapak Laurens Bahang Dama di ruang kerjanya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Kami berdiskusi tentang kondisi infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua Barat. Provinsi yang baru berusia 12 tahun, dengan luas wilayah yang sangat luas terbentang di kepala burung Papua. Sebagai Provinsi pemekaran dari Irian Jaya (sekarang Papua), kondisi Infratruktur di kawasan ini termasuk memprihatinkan. Dibagi dengan luasnya wilayah yang terbentang di 14 Kabupaten/Kota.

Kawasan Papua Barat terkenal dengan hasil alamnya, diantaranya perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangannya. Juga tidak terlupa kawasan Pariwisata yang sudah mendunia. Tidak mengherankan apabila memang pengembangan infrastruktur di kawasan ini menjadi hal penting dan mendesak untuk diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

Seringkali masyarakat di Provinsi Papua Barat memperoleh hasil panen yang berlimpah ruah dari perkebunan dan peternakan, namun selalu terkendala dengan distribusi dan penyaluran ke pasar-pasar yang terletak di perkotaan atau pusat distrik. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya hasil bumi tersebut menjadi busuk dan terkadang menjadi hama yang harus dibuang ataupun dibakar.

Kondisi ini ditangkap oleh Ketua Komisi 5 sebagai masalah sentral yang harus segera dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Beliau mengungkapkan seringkali suara dari Parlemen tidak terlalu digubris oleh eksekutif, dalam hal ini Kementerian yang terkait. Beliau berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini ke Kementerian terkait (Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan) untuk segera menganggarkan pembangunan di kawasan-kawasan strategis perkebunan dan peternakan untuk dibuka keterisolasian ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kami sangat bersyukur aspirasi ini mendapat respon positif dari DPR. Semoga hal ini benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat sehingga pembangunan ekonomi berdaulat di tanah Papua Barat dapat segera terwujud.