KASUS PENEMBAKAN POLISI, MENGAPA POLISI PUNYA MUSUH?

 

Rabu, 11 September 2013. Republik ini geger dengan berita mengejutkan tentang tewas tertembaknya anggota Polisi di Jalan H.R.Rasuna Said Jakarta Selatan. Kejadian yang terjadi pada selasa malam tersebut tentu saja mengagetkan kita semua, mengingat Jalan H.R.Rasuna Said yang berada persis di depan Gedung KPK tersebut merupakan Jalan Protokol, dan berada di wilayah yang banyak terdapat kedutaan asing yang mesti dilindungi.

Korban adalah Bripka. Sukardi, yang sedang menjalankan tugas untuk mengawal pengiriman barang melalui truk barang dari pelabuhan Tanjung Priok menuju komplek perkantoran di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Anggota Provost ini tewas tertembak tepat di dadanya oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Kejadian ini seolah mengingatkan kita dengan penembakan anggota Polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan beberapa waktu yang lalu. Ini seolah lanjutan dari penembakan berantai terhadap anggota Polisi di wilayah ibukota dan sekitarnya. 

Tentu ada alasan kenapa pelaku memilih menembak Polisi aktif yang sedang bertugas, dan kenapa melakukannya di Jalan Raya yang notabene banyak dilalui orang. Pelaku seolah ingin menebarkan ancaman teror kepada institusi Tribarata ini, seolah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum pesan ini juga ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pelindung dan penegak hukum di masyarakat pun masih mungkin untuk terkena tindak kejahatan, apalagi hanya masyarakat biasa.

Kejadian ini mengagetkan bukan hanya karena korban tewas tersebut merupakan anggota Polisi, tapi juga terjadi di depan Gedung KPK, lembaga yang sedang sibuk-sibuknya menggarap kasus Korupsi para penyelenggara negara, termasuk kasus Korupsi Simulator SIM yang melibatkan salah satu Jenderal Polisi berbintang dua. Entah memang direncanakan atau tidak, pemilihan lokasi penembakan ini memang menimbulkan pemikiran yang seolah mengingatkan kembali akan ketegangan di Gedung KPK antara Polisi dengan KPK saat penyidikan kasus Simulator SIM tersebut.

Tapi di balik ini semua, kita mesti berduka akan korban yang merupakan Polisi arus bawah, yang tentu tidak memahami permainan kotor para petinggi-petingginya. Kita yakin korban juga tidak punya musuh secara pribadi sehingga harus dibunuh seperti ini, namun ini merupakan musuh secara intitusi kepada Kepolisian.

Mengapa Polisi mesti punya musuh? Mari kita berpikir Kepolisian untuk lebih intropeksi diri, agar akar permasalahannya dapat terurai dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tentunya kita tidak ingin negara kita menjadi Republik Koboy yang tiap warganya dapat dengan bebas membawa senjata api dan saling tembak-tembakan di tepi jalan.

DILEMA KEDELAI

Mungkin diantara kita sudah familiar dengan tempe dan tahu. Banyak rakyat kita yang tidak masalah bila meja makannya tidak ada daging, namun akan teriak bila lauk tahu dan tempe menghilang dari meja makannya.

Kini kemungkinan tersebut sangat bisa terjadi dalam waktu tidak lama lagi. Saat ini para pelaku Industri tempe dan tahu sedang menjerit, karena mahalnya bahan baku kedelai di pasaran. Lonjakan harga yang sudah menempuh 100 persen dari harga biasanya membuat industri tahu dan tempe kesulitan. Bahan baku yang terlalu tinggi telah menghentikan produksi, bahkan sudah sampai pada level mogok nasional.

Mengapa kedelai menjadi bahan langka? Apakah petani kita tidak mampu memanen kedelai kembali?

Indonesia saat ini termasuk negara yang terancam krisis pangan. Salah satu indikatornya adalah ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama. Tidak hanya beras, ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional utama lainnya terhadap impor cukup besar, seperti kedelai 70 persen, garam 50 persen, daging sapi 23 persen, dan jagung 11 persen.

Problem pangan di Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat khususnya petani. Padahal potensi pertanian Indonesia ditinjau dari luas dan kesuburan lahan termasuk yang terbaik di dunia. Namun kenyataannya, saat ini Indonesia justru jatuh sebagai pengimpor produk pangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, karena berpotensi mengantarkan masyarakat pada keterpurukan ekonomi, adalah sebagai berikut:

Pertama, lemahnya peran pemerintah dalam proses intensifikasi pertanian, sehingga menyebabkan kegiatan pertanian semakin lesu dan pada akhirnya akan menurunkan produksi. Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produktifitas tanah, khususnya terkait penyediaan benih tanaman unggul yang berkualitas dan pemupukan yang tepat dan efisien. Peran pemerintah paling tidak bisa dilihat dari anggaran yang disediakan untuk subsidi benih dan pupuk dalam APBN yang selalu mengalami penurunan terus menerus.

Produksi kedelai pada 2012 bahkan diperkirakan turun drastis ketimbang 2010 dari 907.300 ton menjadi 779.800 ton. Jumlah sebanyak itu terlampau sedikit untuk mencukupi kebutuhan 2,2 juta ton per tahun. Penurunan produksi tersebut disinyalir karena harga benih dan pupuk yang terus meningkat sehingga margin keuntungan yang diterima petani kedelai tidak sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya banyak petani kedelai yang berhenti menanam kedelai di lahannya.

Kenaikan harga benih dan pupuk sebagai akibat makin berkurangnya subsisdi yang disediakan pemerintah. Sebagai perbandingan, pada APBN-P 2010 subsidi pupuk sebesar Rp 18.4 triliun, kemudian pada APBN 2011 turun menjadi Rp 16.4 triliun. Sementara subsidi benih, pada APBN-P 2010 dianggarkan sebesar Rp 2.3 triliun turun drastis menjadi hanya Rp 120.3 miliar pada APBN 2011. Menurunnya subsidi ini akan menyebabkan kenaikan harga pupuk, sehingga margin keuntungan yang dinikmati petani akan semakin tergerus bahkan bisa negatif.

Kedua, tidak hanya proses intensifikasi, pada proses ekstensifikasi, yaitu perluasan area pertanian, peran pemerintah juga sangat lemah. Bahkan beberapa kebijakan pemerintah justru menyebabkan penciutan area pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), terjadi penyusutan lahan pertanian sebesar 12.6 ribu hektar di pulau Jawa, sedangkan secara nasional lahan pertanian menyusut sebesar 27 ribu hektar. Sementara pada tahun 2009, menurut Badan Ketahanan Pangan Nasional telah terjadi alih fungsi lahan pertanian hingga mencapai 110 ribu hektar.

Alih fungsi yang terjadi adalah perubahan lahan pertanian menjadi penambahan pemukiman (real estate), pembangunan jalan, kawasan industri, dan lain-lain. Ironisnya, alih fungsi lahan tersebut justru terjadi pada area lahan-lahan produktif, sementara pada sisi lain proses tersebut tidak disertai pembukaan lahan pertanian baru, sehingga lahan pertanian produktif mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Ketiga, kebijakan pemerintah dalam perdagangan produk pangan tidak pro-rakyat tapi pro-pasar. Buktinya, ketika produksi pangan (beras, kedelai, jagung, dsb) menurun pemerintah justru lebih memilih kebijakan impor daripada upaya meningkatkan produksi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang disebutkan di atas.

Untuk mendukung impor produk pangan tersebut, khususnya beras, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241 Tahun 2010 tentang impor beras. Melalui PMK ini pemerintah membebaskan bea masuk impor beras. Hal serupa kini dilakukan terhadap kedelai yaitu menghapus bea masuk impor kedelai. Tentu saja kebijakan ini akan merugikan sekitar 60 juta petani.

Bagai buah simalakama, kini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Tidak meningkatkan impor kedelai, maka industri tempe dan tahu akan benar-benar gulung tikar secara permanen. Tentunya kita tidak menginginkan tempe dan tahu yang telah menjadi ciri khas dan andalan rakyat, juga diimpor. Namun bila impor hanya dijadikan satu-satunya jalan keluar, maka perlahan namun pasti para petani kedelai lokal akan benar-benar beralih kepada produk hortikultura yang lain.

Semoga Menteri Pertanian dan jajarannya segera mengambil jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Masalah tahu-tempe adalah masalah perut rakyat, bila tidak segera diatasi maka akan melebar ke berbagai permasalahan lain yang dapat lebih merugikan. 

MEMBUKA KETERISOLASIAN ; KUNCI PEMBANGUNAN EKONOMI BERDAULAT DI PAPUA BARAT

Kiri-Kanan : Bpk Laurens B.D, Atma Winata, & Thomas Warijo

Kamis, 5 September 2013. Saya didampingi Ketua DPW Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Papua Barat, saudara Thomas Warijo. Menemui Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Bapak Laurens Bahang Dama di ruang kerjanya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Kami berdiskusi tentang kondisi infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua Barat. Provinsi yang baru berusia 12 tahun, dengan luas wilayah yang sangat luas terbentang di kepala burung Papua. Sebagai Provinsi pemekaran dari Irian Jaya (sekarang Papua), kondisi Infratruktur di kawasan ini termasuk memprihatinkan. Dibagi dengan luasnya wilayah yang terbentang di 14 Kabupaten/Kota.

Kawasan Papua Barat terkenal dengan hasil alamnya, diantaranya perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangannya. Juga tidak terlupa kawasan Pariwisata yang sudah mendunia. Tidak mengherankan apabila memang pengembangan infrastruktur di kawasan ini menjadi hal penting dan mendesak untuk diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

Seringkali masyarakat di Provinsi Papua Barat memperoleh hasil panen yang berlimpah ruah dari perkebunan dan peternakan, namun selalu terkendala dengan distribusi dan penyaluran ke pasar-pasar yang terletak di perkotaan atau pusat distrik. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya hasil bumi tersebut menjadi busuk dan terkadang menjadi hama yang harus dibuang ataupun dibakar.

Kondisi ini ditangkap oleh Ketua Komisi 5 sebagai masalah sentral yang harus segera dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Beliau mengungkapkan seringkali suara dari Parlemen tidak terlalu digubris oleh eksekutif, dalam hal ini Kementerian yang terkait. Beliau berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini ke Kementerian terkait (Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan) untuk segera menganggarkan pembangunan di kawasan-kawasan strategis perkebunan dan peternakan untuk dibuka keterisolasian ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kami sangat bersyukur aspirasi ini mendapat respon positif dari DPR. Semoga hal ini benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat sehingga pembangunan ekonomi berdaulat di tanah Papua Barat dapat segera terwujud.