EKSPERIMEN DEMOKRASI

Selama politik masih diwarnai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, selama itu pula politik akan berubah menjadi pertengkaran dan konflik politik. Dan pasti akan muncul konflik kepentingan dan ambisi dalam ranah merebut kekuasaan. Tetapi jika politik lebih dimaknai untuk berbagi kepada sesama dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara, atau berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat kedaulatan rakyat maka wajah politik pasti berbeda. Dengan kata lain, sesungguhnya berpolitik adalah bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi. Melalui kontrak sosial berupa konstitusi itulah, setiap Partai Politik apapun dan golongan manapun, harus tunduk, patuh, dan menjalankan konstitusi Negara secara konsekuen dengan penuh komitmen.

Pada tahun 1926, bung Karno muncul sebagai cendikiawan muda yang brilian dan visioner. Hasil pengamatannya yang tajam tentang masyarakat Indonesia pada waktu itu melahirkan serangkaian tulisan cemerlang, mengandung buah pemikiran yang otentik dan orisinal. Salah satu karya Bung Karno muda adalah tentang tiga aliran politik dalam masyarakat Indonesia, yakni Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Pemetaan ini dilakukan sebelum Indonesia merdeka.

Tiga aliran politik itu berpengaruh luas terhadap masyarakat dan merupakan kekuatan nyata yang diperhitungkan dalam kurun waktu 1945-1965. Dalam batas tertentu pemikiran Bung Karno ini masih terdengar hingga sekarang, meski secara subtantif ketiga aliran tersebut saling bertentangan, namun Bung Karno melihatnya sebagai kenyataan dalam perpolitikan di Indonesia. Lebih dari itu, ia melihatnya bahwa masing-masing aliran mempunyai nilai positif bagi masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dengan pertentangan ketiga aliran tersebut sebenarnya Bung Karno bisa menerima konflik sebagai hal yang wajar dalam kehidupan politik Indonesia pascakemerdekaan 1945.

Selama hampir enam belas tahun Pasca Reformasi, bangsa ini hampir tidak pernah berbuat hal-hal besar sebagai capaian prestasi membanggakan bagi Negara dan bangsa. Hal ini akibat banyaknya intrik dan pertengkaran politik. Belasan tahun waktu dihabiskan hanya untuk urusan pertengkaran politik yang tak kunjung membawa kesejahteraan bagi rakyat. Perlu digarisbawahi bagaimana membuat rakyat sejahtera dan kedaulatan rakyat tidak tergadaikan oleh Partai Politik, melainkan dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara tanpa ada tekanan dari Partai ataupun elit politik.

Saat ini, pertengkaran politik telah berlangsung di negeri yang telah lebih 68 tahun merdeka, sepanjang itu para elit politik hanya sibuk bertengkar, saling intrik, dan fitnah. Itu sebabnya sejarah politik Indonesia pada dasarnya adalah sejarah konflik. Salah satu ciri menarik dari sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan adalah pergulatannya dengan konflik. Dalam pergulatan konflik itu rakyat belajar memahami dirinya, terkadang harus dibayar dengan harga yang mahal. Namun dari konflik itu, sekaligus memberi petunjuk tentang ciri budaya politik, struktur politik, dan sistem politik Indonesia sampai sekarang.

Tahun 2014 adalah tahun Politik, dimana Indonesia beranjak dengan sistem politik demokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Umum. Semua elemen politik dan elemen non-politik mencermati apa yang akan terjadi kedepan. Tentu harapan ini mengarah pada terpilihnya kelompok politik dan orang-perseorangan yang akan menentukan arah kebijakan bangsa ini.

Kembali rakyat dijadikan eksperimen demokrasi, saat keberhasilan dicapai maka dielu-elukanlah pilihan rakyat tersebut, namun saat kegagalan menghantui maka rakyat pula yang akan dijadikan kambing hitam dari eksperimen tersebut. Dengan jumlah 250 juta, eksperimen demokrasi ini akan berharga sangat mahal dalam usahanya untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia.

Tentu eksperimen demokrasi ini tidak dapat dilakukan seperti orang berjudi, dimana perasaan (feeling) lebih kuat dibandingkan naluri (insting) dan logika (thinking). Terlalu besar taruhan yang dihadapkan pada kehidupan rakyat apabila hanya mendukung karena kesukaan dan ketertarikan dari tampilan luar dan pencitraan. Perlu pencerdasan dan pencerahan yang lebih dalam menentukan pilihan dalam eksperimen ini.

Rangkaian nama-nama calon pemimpin yang selama ini beredar tentunya masuk dalam radar pilihan rakyat yang akan menjadi “Tuhan” dalam demokrasi ini, hanya saja apakah setelah itu rakyat akan kembali dalam posisinya sebagai kambing hitam demokrasi ataukah menjadi tuan tanah yang berdaulat atas hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi.

Rekam jejak tiap-tiap calon pemimpin ini sekarang sudah mudah untuk diakses oleh rakyat, media massa maupun media sosial sudah berada sangat dekat, setidaknya bagi masyarakat terpelajar dapat dengan mudah mengkritisi rekam jejak tersebut. Namun apakah masyarakat pedesaan dan pedalaman juga memiliki akses yang sama? Kelompok ini lebih banyak tergantung pada Tokoh setempat, alim ulama, pemuka agama, kepala suku, yang memberi pengarahan kemana pilihan akan berlabuh.

Karena itu penting bagi semua kelompok sosial untuk memberikan edukasi yang luas kepada semua rakyat tentang rekam jejak tersebut. Akhirnya penulis berharap matahari di 2014 ini dapat bersinar dengan cerah dan membawa kapal besar yang bernama Indonesia ini berlayar kearah kemajuan dan kesejahteraan.

MENGULAS KARYA SASTRA TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK

Awal tahun 2014 ini (dimulai dari akhir tahun 2013), para penggemar film di Indonesia dimanjakan dengan karya-karya Film Nasional yang fenomenal. Ada yang mengundang decak kagum, ada pula yang mengundang kontroversi. Bagi beberapa orang, kemunculan film-film oleh sutradara terbaik dari dalam negeri tentu memunculkan rasa optimisme, di tengah derasnya banjir film asing yang masuk ke Indonesia.

Beberapa diantara nya adalah 99 Cahaya Langit Eropa, Soekarno, Slank-Gak Ada Matinya, dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Tiga dari empat judul diatas diangkat dari kisah dalam Novel atau Otobografi tertentu, hanya film Slank-Gak Ada Matinya yang tidak melalui Novel.

Tren mengangkat kisah Novel menjadi film sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para pelaku industri film, rata-rata kesuksesan sebuah Novel akan menginspirasi untuk diangkat ke layar lebar. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, namun hampir diseluruh dunia. Sebut saja film Harry Potter, Detective Holmes, dan banyak yang lainnya. Pemikiran sederhananya, bahwa Novel sudah memiliki alur cerita, sudah memiliki karakter tokoh dan tentu saja sudah memiliki pangsa pasar tertentu, sehingga tidak terlalu menguras energi untuk promosi. Toh, namanya sudah dikenal dulu oleh masyarakat sebelum diangkat ke layar lebar.

Karya Abdul Karim Amarullah atau yang biasa dikenal Buya Hamka yang terkenal, salah satunya telah diangkat ke layar lebar. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, merupakan Novel yang terkenal di era awal kesusasteraan Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka hikayat ini telah diangkat dari cerita bersambung di majalah Pedoman Masjarakat yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka.

Kisah dalam hikayat ini kemudian diangkat dalam Novel setelah Indonesia merdeka, dan hingga kini terus dicetak ulang. Banyak pengamat menilai bahwa novel ini merupakan karya sastra terbaik buya Hamka. Bahkan di saat penulis blog ini menginjakkan kaki di SMP, novel ini menjadi salah satu materi pelajaran sekolah yang diulas bahkan sampai muncul di Ujian Sekolah. 

Pengangkatan kisah dalam Novel ini dalam karya Sastra tentu sangat di apresiasi, mengingatkan kembali akan karya kesusasteraan klasik Indonesia yang perlahan mulai terlupakan. Apalagi, ditambah dengan setting suasana Indonesia zaman penjajahan Belanda, yang membuat penonton semakin dimanjakan dengan kekayaan budaya bangsa dari berbagai daerah. Namun yang ditonjolkan disini adalah kebuadayaan Minangkabau, tempat asal Buya Hamka.

Dalam Film ini, digambarkan tentang pertentangan seorang Zainuddin yang berasal dari Makassar namun memiliki darah Minangkabau dari ayahnya. Meskipun berdarah minang, namun dikampung asal ayahnya, Zainuddin tidak terlalu diterima dengan alasan ibunya bukan orang Minang. Dengan dalih tersebut ia harus ikhlas diusir dari kampung ayahnya karena berusaha mendekati Hayati seorang gadis yatim yang tinggal bersama kepala adat Nagari Batipuh yang merupakan pamannya sang gadis. Karena kekuasaan sang Kepala Adat atau datuk, Zainuddin harus pergi meninggalkan Batipuh ke Padang Panjang.

Polemik kepergian Zainuddin tidak berhenti disitu, sang gadis yang sudah terlanjur jatuh cinta akhirnya mengucapkan sumpah bahwa ia akan menunggu Zainuddin kembali menjemputnya, sumpah yang berat ini membuat Zainuddin merasa memiliki semangat hidup kembali dan pergi meninggalkan Batipuh dengan tekad kuat untuk kembali menjemput Hayati.

Klimaks dalam film ini terjadi saat sang gadis lebih memilih menurut dengan desakan ninik-mamak nya untuk menerima lamaran pria lain yang dianggap lebih jelas asal-usulnya, lebih berada, dan berdarah minangkabau tulen. Dibandingkan lamaran Zainuddin yang lahir di Makassar, dan bukan berdarah minangkabau tulen.

Setelah nyaris gila, Zainuddin bangkit dan hijrah ke Batavia untuk merubah nasib, disini dia mulai menjadi penulis hikayat yang dimasukkan di Surat Kabar, saat itu cerita bersambung dalam surat kabar yang dia buat laris dibaca oleh banyak orang, yang kemudian diangkat menjadi Novel dengan judul "Teroesir". Kisah dalam hikayat ini mengadopsi kisah nyata yang dialami oleh penulisnya sendiri yang kini menggunakan nama Zabir.

Menjadi sukses dan kemudian pindah ke Surabaya tidak membuat Zainuddin lupa pada Hayati, dia tetap mengingat Hayati walau dia tahu tidak mungkin lagi memilikinya. Kepedihan yang dialaminya justru menjadi inspirasi bagi Zainuddin untuk terus menulis hikayat dan mengembangkan surat kabar.

Akhirnya setelah perjalanan panjang, Hayati bertemu lagi dengan Zainuddin di Surabaya. Setelah kematian suaminya, Hayati berharap cinta Zainuddin kembali, namun ternyata tekad Zainuddin sudah bulat untuk memulangkan Hayati kembali ke Batipuh dengan Kapal Van Der Wijk yang berangkat dari Surabaya hingga Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Tangis dan penyesalan Hayati tidak lagi dapat menggoyahkan hati Zainuddin. Hayati akhirnya tenggelam bersama kapal Van Der Wijk dalam penyesalannya memikirkan Zainuddin yang menolak cintanya.

Kisah diatas sangatlah mengundang keharuan bagi orang yang menyaksikannya, drama kesedihan yang dibalut dengan aksi heroik pemainnya membuat suasana emosi penonton dibuat naik turun, terkadang penonton dibuat geram, terkadang dibuat kagum, terkadang dibuat sedih, bahkan hingga meneteskan air mata.

Satu pesan yang dapat diambil dari kisah diatas, bahwa janganlah cepat mengucapkan sumpah seperti yang dilakukan oleh Hayati kepada Zainuddin, terkadang sumpah tersebut bisa menjerat kita hingga akhir hayat. 

Dibalik ini semua kita patut mengancungkan jempol pada Soraya Pictures yang telah berhasil mengangkat sebuah karya sastra Legenda ini menjadi sebuah film yang fenomenal dan saya yakin akan menjadi Legenda Film yang tidak akan pernah bosan ditonton sepanjang masa. Semoga dunia industri film Indonesia dapat terus bergelora menghasilkan karya-karya terbaiknya.

MATINYA PARTAI POLITIK

Empat bulan menjelang Pemilu 2014, Poltracking Institute mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan rendahnya party ID. Angkanya hanya 19 persen (Oktober 2013). Survei Charta Politika Indonesia malah lebih rendah lagi, hanya 13,5 persen (Desember 2013). Party ID atau identitas kepartaian adalah cara untuk membaca kedekatan antara pemilih dan partai politik.

Kedekatan ini bermacam, dari kedekatan secara emosional, ideologi, program, preferensi, hingga kedekatan dalam arti partisipasi. Dengan rendahnya party ID, berarti juga partai politik berada dalam ranah yang sepi. 

Sebaliknya, masyarakat kian independen dalam menentukan pilihan politiknya. Individualitas menguat, kolektivitas melemah. Partai politik yang diharapkan menjadi jangkar bagi pengambilan kebijakan dalam skala nasional dan lokal hanyalah serpihan daging yang tak berbentuk. Fenomena ini pada gilirannya melahirkan figur idol, yakni bertumpu di bahu seseorang yang bahkan bisa mengalahkan infrastruktur partai politik. 

Apakah ini pertanda buruk? Yang jelas, lonceng kematian partai politik sudah ditabuh. Tanda-tandanya kian dekat. Masyarakat Indonesia begitu cepat masuk ke tahapan yang ultra-liberal dan ultra-demokrasi. Individu politikus juga begitu, dengan cepat bisa beralih partai politik, tanpa perlu merasa sebagai pihak yang memiliki kesetiaan. 

Padahal, kalender pemilu sudah berjalan. Biasanya, party ID malah bertambah, menjelang detik-detik pelaksanaan pemilu. Di Indonesia malah berkurang. Ini tamparan terpenting untuk semua partai politik. Habitat politikus yang kelihatannya banyak ternyata makin diisi oleh kalangan profesional yang lebih nyaman dengan pencapaian-pencapaian pribadi ketimbang yang bersifat kepartaian. Jarang ada catatan betapa keberhasilan seseorang dalam area publik adalah berkat dukungan dan sokongan sistem kepartaian. Yang terjadi malah sebaliknya, kedekatan personal yang bermuara pada sikap oportunis. Loyalitas personal mengalahkan loyalitas kepartaian, apalagi loyalitas terhadap bangsa dan negara. 

Dalam kasus korupsi, misalnya, publik lebih memilih menghukum partainya ketimbang orangnya. Korupsi menjadi mesin pembunuh partai politik, tapi belum tentu membunuh karier politik seseorang. Seorang terpidana kasus korupsi yang sudah menjalankan hukumannya masih diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif. Sama sekali tak ada ketentuan untuk mencabut hak politiknya, kecuali yang diputuskan oleh hakim. Dalam angka yang dirilis oleh Poltracking Institute, korupsi menempati angka hampir 50 persen bagi pemilih untuk tidak memilih partai politikus korup. Partai langsung mendapatkan akibat langsung dari politikus korup, sekalipun belum tentu sang politikus memiliki kontribusi terhadap partai yang mengusungnya. 

Bagaimana mengatasinya? Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menawarkan satu jalan keluar, yakni disusunnya kode etik kepartaian di dalam tubuh partai politik. Kode etik itu berupa pakta integritas. Ada kewajiban bagi setiap politikus yang melanggar kode etik itu untuk mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis, berikut juga statusnya sebagai fungsionaris dan bahkan anggota partai. Dengan cara itu, partai politik dihuni oleh anggota dan pengurus yang terjaga integritasnya, paling tidak dari perkara yang paling mendapatkan perhatian publik, yakni korupsi. Kode etik ini belum banyak disusun dalam tubuh partai politik.

Cara lain adalah memberi jeda yang cukup bagi politikus yang mau mengubah karier politiknya. Misalnya, adanya pembatasan waktu sebelum seseorang diterima di partai politik lain, setelah menyatakan keluar atau dipecat oleh partainya. 

Bukan hanya pindah partai yang diberikan jeda, tapi juga pindah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif. Bahkan bisa saja diperluas untuk jabatan-jabatan publik yang lain. Seseorang yang sedang berada di kursi legislatif sebaiknya tidak serta-merta bisa mencalonkan diri ke kursi eksekutif, sebelum ada masa yang tepat sesuai dengan janji kampanye sebelumnya. Seorang kepala daerah yang sedang menjabat dan ingin maju kedua kalinya perlu diperberat syarat-syaratnya, agar tak mudah juga berpindah partai pengusung, hanya karena memiliki kekuasaan yang berlebih. 

Tidak mudah menaikkan party ID, sebagaimana juga tidak mudah menjadi politikus yang memiliki idealisme. Aturan main di tubuh partai politik membatasi gerak seorang politikus. Belum lagi posisi strukturalnya di dalam organisasi kepartaian. Maka, kerja sama semua pihak guna menaikkan jumlah party ID ini menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan pencarian partai-partai yang ideologis. Dalam spektrum yang sederhana, ideologi kepartaian terbagi tiga: kiri, tengah, dan kanan. Ideologi seperti ini bermuara pada banyak pikiran di masa lalu. Sayangnya, Indonesia belum sampai ke tingkat pembicaraan yang bersifat ideologis itu, akibat tersingkirnya perdebatan yang lebih kualitatif... 

*Merupakan tulisan Indra Jaya Piliang, diambil dari Koran Tempo 31 Desember 2013

BALADA CICAK, BUAYA, TIKUS, DAN GODZILLA

CICAK...CICAK di dinding...

Diam-diam merayap...

Datang seekor TIKUS

Hap...langsung ditangkap...

Apa yang ditangkap? Ternyata yang ditangkap adalah CICAK nya... bukan TIKUS nya.. inilah cerita di negeri para binatang.

Sebuah pedang keadilan diberikan kepada BUAYA, GODZILLA, dan CICAK. Pedang keadilan milik CICAK memang agak kecil tapi sangat tajam. Pedang itu digunakan untuk memenggal para TIKUS, yang gesit kesana-kemari, menebar feromon yang membuat jatuh cinta beberapa BUAYA dan GODZILLA.

Sebenarnya, di mata para penduduk Negeri Binatang, tikus sangat menyebalkan karena menebar penyakit. Namun harta karunnya yang banyak membuat tikus dapat mendekati siapa saja, sehingga tentu akan melancarkan bertambahnya kekayaan.

Adalah tikus besar yang memiliki Gudang Penimbunan Harta, yang karena ingin abadi dinamai 100 Tahun. Tikus bermain terendus oleh cicak. Cicak pun bergerak sepanjang dinding untuk mencari tahu, kadang dengan mencuri dengar, apa yang dibicarakan tikus, buaya dan Godzilla...

Rupaya Buaya yang memiliki loyalitas tinggi, yang seharusnya kepada rakyat negeri, tapi karena ada iming-iming dari sang tikus, loyalitasnya menjadi bergeser. Karena tidak terima kalau perbincangan mereka dicuri dengar oleh tikus, maka murka lah sang buaya, dan segera di rekayasa agar sang cicak di tangkap dan masuk bui. Seluruh rakyat negeri binatang bergeming dan meminta agar sang cicak dikeluarkan dari bui.

Sang tikus panik karena perbincangannya dengan buaya dan godzilla didengar oleh seluruh rakyat negeri binatang.

Sang Tikus pun beralih rupa menjadi KAKI SERIBU, dikiranya dapat melarikan diri karena berkaki banyak. Namun ternyata seluruh penduduk negeri binatang sudah geram, marah terhadap tikus yang memang bisa beralih rupa menjadi Kaki Seribu atau bahkan bunglon karena bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Atau kadang menjadi BADAK, terutama di bagian wajah karena tidak gentar muncul di media untuk berbicara seolah bak hewan paling suci.

Cicaak terus bergerak, didukung oleh seluruh penduduk negeri tikus mulai kelimpungan, tetapi karena mudahnya beranak pinak jangan harap mereka berhenti berkembang biak. Buaya mulai merapikan rumahnya yang bolong sana-sini dan terlihat jelek dari luar. Godzilla pun mulai menata ulang interior rumahnya supaya terlihat cantik.

Balada  cicak, buaya, tikus, dan godzilla ini memang tidak mewakili apapun dan kejadian dimanapun, tapi karakter dalam cerita diatas ini sangat mungkin untuk terjadi dimanapun dan kapanpun.

Mari kita mewaspadai orang-orang disekeliling kita agar terhindar dari ketamakan tikus dan kejahatan sang buaya, dan tidak amanahnya Godzilla.

PERAN PEMBENTUKAN OPINI OLEH MEDIA DALAM PEMILU

“Media adalah alat yang paling ampuh bagi publik untuk mengontrol politisi. Sebagai representasi dari kepentingan publik, medialah yang paling berperan sebagai wakil publik dalam mengontrol perilaku para politisi. Publik tidak akan menanggung beban dan akibat dari kebijakanyang dirumuskan, disetujui, dan diputuskan berbagai pejabat publik.” Lewis Powell – Hakim Agung di Amerika Serikat.

Napoleon Bonaparte pernah berujar, “Saya lebih memilih berhadapan dengan ribuan tentara musuh daripada harus berhadapan dengan satu orang wartawan.” Napoleon menyadari bahwa dalam dunia politik, media menjadi alat paling ampuh dalam membentuk opini public. Seribu tentara yang menghunus pedang tak begitu terlihat menakutkan karena serangan dan geraknya dapat terbaca. Akan tetapi wartawan dengan opini yang dibuatnya mampu mempengaruhi jutaan orang dengan arah dan opini yang sulit ditebak. Media jauh lebih menusuk dibandingkan dengan senjata canggih sekalipun.

Kata-kata berenergi diatas seolah menyentak kesadaran public. Media sungguh sangat dashyat. Bagi politisi atau penguasa, media massa adalah pisau bermata dua. Disatu sisi, media merupakan alat paling efektif untuk mengupas pemberitaan positif yang dapat memopulerkan dan meningkatkan pencitraan positif seorang politisi atau penguasa. Sementara di sisi lain, media justru dapat menikam dan menguliti seorang politisi dengan pemberitaan negative. Penguasa bisa dijatuhkan dan mendapatkan citra buruk bertubi-tubi karena kuatnya pemberitaan negatif yang mengarah pada pemerintahannya.

Oleh karena itu, tidak aneh bila setiap rezim otoriter di belahan bumi ini kerap mengontrol media secara ketat. Simaklah pelbagai peristiwa yang terjadi di masa orde baru. Media massa dikekang. Jika ada media yang berani sedikit saja melawan kekuatan rezim maka otomatis akan dibredel. Pembredelan adalah peristiwa biasa yang bisa kita tengok di setiap sudut waktu. Hanya pemberitaan positif terhadap rezim yang diizinkan. Jika tidak ingin ditutup, sikap kritis media mau tidak mau mesti dilontarkan dengan sangat hati-hati.

Situasi mencekam seperti ini tidak berlangsung abadi, seperti lazimnya kehidupan dunia itu sendiri memang tidak kekal. Di akhir masa pemerintahan rezim orde baru, khususnya di era tahun 1998 media semakin berani mengkritik kebijakan pemerintah yang salah. Bahkan, media berhasil memaksa rezim itu masuk kubangan. Media membuncah, suara media seolah suara publik. Media menjelma menjadi kekuatan kritis yang sulit dibendung oleh siapapun, apalagi menjelang dan sesudahnya tumbang rezim orde baru. Pemberitaan media massa sangat berperan dalam menggulirkan nafas reformasi. Setiap kebijakan pemerintah yang dipandang tidak pro-rakyat dikuliti secara terbuka. Independensi media dan kebebasannya mulai memunculkan bentuknya yang asli : bermata dua, bisa memberitakan yang positif dan negative sekaligus.

Masyarakat pun kini sudah lebih dewasa dalam menentukan sikap politiknya. Hal ini disebabkan pendidikan politik yang didapatkannya secara luas melalui berbagai media, masyarakat bisa mengakses informasi melalui pelbagai media secara bebas. Media kini sanggup menyediakan hidangan yang beragam, sementara public menyibaknya sesuai nalar dan perasaannya masing-masing. Tidak seperti di era orde lama atau orde baru yang terkungkung oleh sikap represi rezim berkuasa atau karena miskinnya informasi media yang didapat, masyarakat Indonesia pasca reformasi telah memulai tercerahkan oleh pendidikan politik. Masyarakat mulai kritis dalam mengevaluasi dan menilai kiprah dan sepak terjang elit politik.

Kini, politik tidak hanya monopoli segelintir orang, masyarakat lain pun merasa berhak untuk menentukan sikap politik tanpa rasa takut dengan pilihannya. Rakyat semakin dewasa dan bebas, berkat media yang juga semakin bebas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan penyumbang besar dalam pendidikan politik. Apalagi dengan semakin besarnya gelombang demokratisasi di dunia, masyarakat telah memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi setiap kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Melalui televisi, seseorang dapat menyaksikan kinerja, platform, visi, dan misi partai. Masyarakat dapat menyaksikan kesungguhan dan komitmen seorang konstestan pemilu serta mengevaluasi, membandingkan, dan menentukan pilihan setelah menyaksikan sejumlah berita di media massa dengan bebas.

Melalui internet seseorang dengan sangat mudah, cepat, dan tepat dapat melihat program kerja suatu partai berjalan dengan baik atau sebaliknya. Setiap individu dapat mengakses informasi tanpa terbentur oleh ruang, jarak, dan waktu yang jauh. Ditambah lagi dengan pendidikan formal politik yang juga berperan secara strategis dan menumbuhkan kesadaran public tentang makna demokrasi. Masyarakat semakin menyadari bahwa tindakan berpolitik dan berdemokrasi bisa diekspresikan dalam berbagai ruang gerak dan jenjang serta bentuk suara atau ekspresi yang beragam.

Media massa yang kian terbuka dan kritis semakin member andil dan memainkan peran signifikan dalam memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, baik di tingkat local, daerah, nasional, bahkan internasional. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh media massa dengan cerdas, tajam, dan konstruktif dapat memudahkan masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan intensifnya media massa dalam memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, mendorong untuk terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya transisi politik Negara melalui Pemilihan Umum. Hal ini akan mengarahkan pada terciptanya Pemilu yang berkualitas dan terbentuknya pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, semua ini bukanlah tanpa tantangan. Politik Monopoli media yang dikuasai oleh sekelompok orang yang juga memiliki kepentingan politik, membuat independensi media menjadi dipertanyakan. Kini sulit untuk menemukan media yang benar-benar independen tanpa kepentingan politik sang pemiliknya. Kepiawaian dalam mengemas sosok seseorang yang mungkin sebelumnya dicap negatif dapat dirubah melalui iklan dan penampilan di semua lini berita sehingga menjadi positif. Iklan-iklan politik di televisi menjual kandidat Presiden, seperti produsen menjajakan produk kecap dan obat nyamuk.

Pengaruh media massa memang telah menjadi kajian tersendiri dalam ilmu komunikasi politik. Media dianggap mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi opini dan perilaku public. Media diyakini dapat mentransmisi dan menstimulasi permasalahan-permasalahan politik dengan peran yang sangat hebat. Oleh karena itu media massa menjadi alat yang sangat penting dalam kampanye politik. Jaringan media di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai alat yang paling canggih dalam mensosialisasikan program kerja, citra partai, pesan politik, dan kepentingan politik lain. Karena begitu besar peran media, tidak jarang beberapa kalangan menggunakan media sebagai alat untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap kontestan politik yang menjadi kompetitornya.

Jadi, apakah media dapat bermanfaat untuk menaikkan pencitraan atau mendatangkan bencana bagi perilaku yang dianggap negatif? Itu tergantung bagaimana tokoh-tokoh politik memainkan momentum dengan media.

Semoga melalui media yang independen dan actual, kita dapat menemukan pemimpin dan wakil rakyat baru dalam menyongsong Pemilu 2014.

PRESIDEN SBY BACAKAN TUJUH KESIMPULAN APEC 2013

Pertemuan puncak KTT APEC di Nusa Dua, Bali telah memasuki babak akhir. Pertemuan tingkat tinggi diakhiri dengan pembacaaan kesimpulan oleh Ketua APEC 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden SBY membacakan hasil kesimpulan pertemuan para pemimpin ekonomi APEC di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2013). 

Tujuh kesimpulan yang di hasilkan di KTT APEC 2013 Bali : 

1. Menggandakan upaya sesuai dengan Bogor Goals. Kami berbagi pandangan, bahwa semua ekonomi di APEC harus terus tumbuh," ujar SBY.
2. APEC sepakat mendukung perdagangan di dalam kawasan Asia Pasifik atau perdagangan antar kawasan. Ini termasuk fasilitas perdagangan, pembangunan kapasitas, dan pembentukan sistem pertdagangan multilateral. "Kami juga sepakat untuk menyukseskan konferensi WTO di Bali pada Desember 2013," jelas SBY.
3. Pemimpin ekonomi di Asia Pasifik ini juga sepakat untuk mempercepat pengupayaan pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antar wilayah. "Dengan konektivitas bisa mengurangi biaya," kata SBY.
4. APEC setuju untuk bersama-sama menjaga suatu pertumbuhan ekonomi global yang berimbang dan berkelanjutan. APEC juga berkomitmen untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan peran perempuan.
5. Negara-negara yang tergabung dalam APEC sepakat untuk bekerjasama di bidang energi.
6. Pemimpin ekonomi APEC ini juga mendukung pertemuan-pertemuan multilateral lain seperti KTT ASEAN dan KTT G20.
7. APEC mendukung perdagangan dan investasi di kawasan APEC," kata SBY.

Usai membacakan kesimpulan ini, SBY lantas turun dari podium dan menyalami para pemimpin ekonomi yang juga berada di atas panggung. Usai salaman, satu per satu para pemimpin yang menjadi tamu dalam pertemuan tingkat leaders ini meninggalkan Hotel Sofitel.

Dikutip dari Release Panitia APEC 2013

APEC ANTARA KRISIS DAN HARAPAN

Mata dunia kini tertuju pada kawasan Asia Pasifik. Dari berbagai sudut, kawasan ini memainkan peranan penting dalam perdagangan bebas sekarang ini. Sebanyak 44% perdagangan dunia kini hilir mudik di sekitar Asia Pasifik.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita 21 anggota APEC, jika digabungkan mencapai hingga US$ 13,247. Jumlah itu setengah dari PDB per kapita sisa belahan dunia lainnya yang sebesar US$ 7,785.

Secara demografis kawasan Asia Pasifik dihuni 40% dari total penduduk dunia saat ini. Paritas daya beli anggota APEC tumbuh 3,5% per tahunnya.

Hingga 2010 paritas daya beli para anggota APEC sebesar US$35,8 Triliun, lebih tinggi jika dibandingkan daya beli anggota Non APEC yakni US$ 31,9 Triliun. Tak salah jika gerak-gerik APEC menjadi perhatian dunia.

Indonesia mengambil kesempatan tersebut dengan kembali menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan KTT APEC yang ke-21, setelah terakhir berlangsung pada 1994 lalu,. Resilient Asia-Pasific, engine of global growth dipilih menjadi tema utama untuk menggambarkan situasi ekonomi dunia saat ini. Perhelatan akbar ini diharapkan mampu merumuskan strategi bisnis yang relevan dan kebijakan relevan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut.

Indonesia diharapkan mampu memainkan peran penting dalam memfasilitasi  dan mengemukakan agenda yang disusun dalam pertemuan KTT APEC 2013, yang diawali dari Concluding Senior Official Meeting (CSOM) pada 1-2 Oktober 2013, kemudian dilanjutkan APEC Ministrial Meeting pada 4-5 Oktober, serta APEC Economic Leaders Meeting (AELM), pada 7-8 Oktober 2013.

Momentum itu sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-16 dunia yang didukung 45 Juta orang dari kelas menengah. Sebanyak 53% populasinya terdapat di kota-kota yang berkontribusi terhadap 74% PDB Nasional.

TIGA AGENDA

Kepemimpinan Indonesia saat ini krusial dalam menentukan keberlanjutan ekonomi kawasan. Di satu sisi, APEC diharapkan melanjutkan perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di tingkat global dan regional. Di sisi lain APEC juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi regional di tengah perlambatan ekonomi dunia dan memberikan hasil yang nyata bagi public.

Terdapat tiga agenda prioritas yang diusung dalam pertemuan tersebut, yakni upaya perwujudan deklarasi bogor, pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang berimbang, dan promosi konektivitas. APEC akan melanjutkan kerja dalam mempertahankan momentum untuk liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, sebagaimana tercantum dalam komitmen para pemimpin APEC 1994 lalu di Bogor.

Ekonomi masa datang akan terus-menerus mengupayakan kerjasama yang solid dalam mencapai integrasi ekonomi regional di wilayah Asia Pasifik. Untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, APEC akan melanjutkan upaya untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan tingkat kemampuan dan ketahanan para anggota APEC yang beragam dalam menghadapi krisis ekonomi global, upaya penyejajaran akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pelibatan pemangku kebijakan, dan pemanfaatan potensi yang belum terjamah.

APEC 2013 lebih lanjut akan memfokuskan kerja pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan global. Hal itu dilakukan melalui inovasi sekaligus memanfaatkan produktivitas pekerja perempuan dalam ekonomi. Selain itu, APEC akan mengupayakan akses pembiayaan yang lebih luas, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan akses pada layanan kesehatan.

Pada agenda ketiga, Indonesia menaruh perhatian besar terhadap hal itu. Agenda prioritas tersebut akan mewujudkan usaha konkret yang mampu menghubungkan pusat pertumbuhan dan pembangunan pusat pertumbuhan baru di kawasan sehingga mampu meningkatkan hasil dan produktivitas secara keseluruhan.

Pekerjaan terkait dengan konektivitas itu akan berfokus pada konektivitas fisik, konektivitas kelembagaan, dan konektivitas antar manusia. Seluruhnya akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan promosi investasi infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk mendukung konektivitas di samudera pasifik sebagai penghubung utama ekonomi di kawasan ini.

Ketika perdagangan dan investasi semakin terbuka, masyarakat semakin berdaya, konektivitas akan semakin memegang peranan penting sebagai pendukung integasi ekonomi regional.