KEDATANGAN OBAMA : INDONESIA TERSERET POWER POLITICS?

Pengantar

Indonesia bakal kedatangan seorang tamu. Tak tanggung-tanggung, Presiden AS Barrack Obama, yang dielu-elukan oleh publik Indonesia sebagai seorang public figure dengan memajang patungnya ini, dijadwalkan melakukan serangkaian kunjungan ke Indonesia, di antaranya Jakarta dan Bali. Dikabarkan, turut serta dalam kunjungan ini isteri Obama, Michelle Obama beserta staf kepresidenan AS.

Tak pelak, rencana kunjungan ini memicu pro-kontra di publik Muslim Indonesia. Sebagian kalangan menolak kedatangan Obama sebagai aksi protes terhadap aktivitas Amerika Serikat di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lain. Sebagian lain mendukung dengan alasan "menghormati tamu".

Terlepas dari pro-kontra tersebut, kedatangan Barrack Obama memiliki dimensi tersendiri jika kita pandang dari kacamata politik internasional. Banyak pihak yang skeptis dengan sikap Obama pasca-kedatangannya , karena "power politics" masih menggelayut dalam konstelasi politik internasional. Karena, kedatangan Obama diyakini memiliki muatan-muatan politis, layaknya kunjungan kepala negara lain. Sudut pandang realisme memandang, tanpa adanya penekanan pada kepentingan nasional, hukum internasional, serta balance of power, hegemoni dan dominasi dari suatu negara ke negara lain akan tetap ada.

Atas basis sikap inilah muncul argumen bahwa kedatangan Obama memiliki dimensi "power". Persoalannya, Amerika Serikat tidak lagi menggunakan militer (hard power) untuk menekan negara lain. Bagaimana bentuk kontrol (power) Amerika Serikat kepada negara lain? Apakah kedatangan Obama juga sarat dengan bentuk kontrol tersebut?

Kerangka Konseptual: "Power" dan "Realisme Politik"

Ada dua konsep yang perlu kita jelaskan sebelum membahas masalah ini: Kekuasaan dan Realisme Politik. Hans J. Morgenthau, seorang analis politik internasional yang cukup terkenal dalam mazhab realisme, mendefinisikan "power" sebagai "a control of mind and action of other men". Atas basis definisi ini, power dalam konteks politik internasional bersifat sangat abstrak, tidak formal, dan mewujud dalam perilaku pergaulan antarbangsa.

Bagaimana menjaga agar "power" tersebut tidak berubah menjadi chaos internasional? Morgenthau merumuskan enam prinsip dasar (Morgenthau, 1948: 3).

Pertama, politik berada di bawah kendali hukum internasional. Artinya, dalam konteks ini ada hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa, dan kekuatan-kekuatan yang ada (great powers) harus menghormati eksistensi hukum internasional ini untuk membatasi kekuasaan yang mereka miliki.

Kedua, kepentingan dalam politik internasional identik dengan kekuasaan ("the concept of interest defined in the term of power"). Secara lebih luas, Morgenthau menjelaskan bahwa setiap pengambil keputuan mendasarkan kepentingan yang ia ambil pada power yang ia miliki. Semakin besar power, bargaining positionnya akan semakin besar pula. Oleh karena itu, untuk mengetahui haluan politik luar negeri atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemutus kebijakan bagi negaranya, lihatlah power yang ia miliki. Ini kembali lagi pada konsep power yang telah didefinisikan di atas.

Ketiga, kepentingan yang didefinisikan dalam konteks "power" di atas bersifat dinamis; dalam artian, kepentingan suatu negara tidak berlaku untuk selamanya. Prinsip ini menandaskan bahwa power sebuah negara bisa saja berkurang atau meningkat, dan ini tergantung pada kemampuan sebuah negara-bangsa memanagenya.

Keempat, tindakan politik memiliki signifikansi moral. Artinya, biarpun sebuah negara memiliki hak untuk memperluas "power" dan melindungi kepentingan nasionalnya, mereka tetap harus menghargai prinsip-prinsip moral yang dikenal secara umum dalam pergaulan antarbangsa. Maksudnya, penindasan antarbangsa "haram" dilakukan dalam realisme politik dan "balance of power" tidak boleh memarjinalkan negara lain.

Kelima, Hukum-hukum moral yang diatur dalam pergaulan antarbangsa berlaku untuk semua, dan diberikan atas persetujuan semua pihak. Prinsip realisme politik menolak untuk memberikan persetujuan atas standard moral sebuah negara-bangsa untuk dijadikan landasan hukum internasional, biarpun negara tersebut adalah jajaran "great powers". Sehingga, tidak ada pemaksaan hukum atas sebuah negara kepada negara lain atas dasar powers. Di sisi lain, moral tidak berlaku untuk semua pihak dalam satu seting waktu atau lingkungan. Relasi antara moral dan kepentingan yang terkait tidak boleh menjadi dasar bahwa moral tersebut diuniversalkan dan akhirnya menindas kekuatan lain.

Keenam, politik internasional adalah entitas yang independen, kendati akan sangat terkait dengan aspek-aspek lain semisal ekonomi, hukum, moral, atau pengetahuan. Politik bisa saja dihubungkan dengan ekonomi, tetapi persoalan kekuasaan dan kepentingan harus dijauhkan agar tidak tumpang tindih dengan aspek-aspek lain. Ketika memandang politik internasional, kita hanya akan bicara soal politik, tidak dihubungkan kepada aspek lain secara total.

Dari keenam prinsip ini, menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip-prinsip ini telah dilanggar oleh kekuatan-kekuatan besar. Kita dapat melihat, misalnya, Konflik Israel-Palestina, di mana Amerika Serikat terlibat sebagai salah satu pemain yang kerap menguntungkan dan menjadi patron Israel, telah membuat hukum internasional tidak berfungsi. Atau, pergulatan kepentingan di PBB yang menyebabkan hak veto terpolitisasi, menjadikan standard hukum internasional tidak lagi dipertimbangkan secara konsekuen. Pun dalam soal moral internasional, standard moral telah menjadi universal atas kepentingan sang polisi dunia yang unipolar, melalui McWorldisasi (Barber, 1995).

Lantas, ketika prinsip ini dilanggar, dan unipolarisme pasca-perang dingin telah membawa kita pada sebuah kondisi di mana telah terjadi hegemonisasi dalam politik Internasional, konstelasi politik kini bergantung pada perubahan politik di sebuah negeri bernama Amerika Serikat: siapa yang menjadi presiden, ia yang akan memimpin dunia.

Dengan kondisi seperti ini, menjadi relevan bagi dunia untuk mencari penyeimbang baru sebagai "balance of power". Atau, seperti kata Joseph Nye, Guru Besar di Harvard University, Amerika Serikat perlu mendorong penggunaan soft power untuk mencegah chaos di dunia akibat unipolaritas (Nye, 2002). Tetapi, siapa sanggup menyaingi Amerika Serikat? Cina dan India, yang digadang-gadangkan akan menjadi kekuatan baru (Huntington, 1997), masih belum terlihat kompak dalam menekan Amerika Serikat secara hard power. Dunia Islam pun demikian, masih terkooptasi oleh sekat konflik identitas dan politik domestik. Lantas, melengganglah Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia.

Konteks Obama

Akan tetapi, pada tahun 2009, konteks politik dunia mulai berubah. Barrack Obama dari Partai Demokrat muncul sebagai pemenang Pemilu. Konstelasi politik internasional mulai berubah. Karakter Obama yang dicitrakan bersahabat, memiliki kedekatan dengan dunia Islam, serta antiperang menjadikan dirinya sedikit diterima di berbagai belahan dunia. Konsep Smart Power yang ia ciptakan menarik minat dunia yang telah putus asa melihat kebengisan Amerika Serikat era Bush. Kita pun bertanya-tanya, inikah awal perubahan dari sang Polisi Dunia?

Jawabnya, belum tentu. Kita bisa menganalisis Amerika Serikat era Obama dalam tiga tingkat analisa yang dikenal dalam studi Hubungan Internasional: Individu, Negara, dan Sistem Internasional.

Pada level analisa individu, Obama memang memiliki karakter khas Partai Demokrat yang "friendly" dan lebih mengedepankan soft power. Di awal-awal pemilu, Obama menggunakan isu antiperang dan antiterorisme sebagai political capital, antara lain dengan melempar isu penutupan penjara di Guantanamo Bay. Atas karakteristik ini, publik Amerika Serikat tertarik dan akhirnya memenangkan Obama sebagai Presiden AS.

Akan tetapi, apakah haluan politik luar negeri AS akan terpengaruh hanya oleh rational actor? Kembali jawabannya belum tentu. Iya, rational actor (Obama) memang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Tetapi perlu diingat, masih ada bureaucratic- polity (Kegley, 2002). Jika mindset politik luar negeri AS masih berorientasi pada how to intervene the world as a "world cop", kita patut skeptis dengan pendekatan yang Obama tawarkan. Mengapa? Karena pada dasarnya, soft power yang ditawarkan oleh Obama bukan persoalan apakah power yang digunakan untuk kebaikan atau tidak, tetapi lebih pada persoalan "how to control another state". Ini mengacu pada definisi Morgenthau di atas. Dominasi dan Hegemoni AS, apapun jenis power-nya, akan tetap ada (Nye, 2002).

Kendati demikian, ada satu hal lagi yang perlu kita lihat: Amerika Serikat cenderung mengedepankan multilateralisme sebagai soft power-nya. Artinya, sistem internasional yang bersifat unipolar dimanfaatkan oleh Amerika Serikat era Obama untuk merekonstruksi politik luar negerinya. Untuk itulah model smart power digunakan, terutama kepada Iran, Venezuela, atau negara-negara yang selama ini kritis terhadap AS. Di satu sisi, multilateralisme yang dibangun tersebut telah membuat sistem Internasional berubah arah: Amerika Serikat mulai membangun citra diri positif yang diikuti oleh mengendurnya penggunaan koersi dan militer. Akan tetapi, di sisi lain, unipolaritas tetap unipolar dan Hegemoni tetaplah hegemoni. Sistem internasional tetap menjadikan Amerika Serikat sebagai "polisi dunia" yang akan tetap setia mengontrol world government (PBB). Pertanyaan yang perlu kita ajukan, apa yang akan terjadi jika kemudian Obama kalah pada Pemilu 2012 dan Amerika Serikat, atau lobi-lobi AIPAC kian kuat dan mendominasi? Ini yang harus dijadikan catatan.

Oleh karena itu, menjadi logis jika kemudian kita merasa skeptis dengan Amerika Serikat era Obama. Tawaran kerjasama yang diberikan di mana-mana terasa sebagai "topeng" untuk melarikan Amerika Serikat dari tanggung jawabnya menyelesaikan pelbagai konflik yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Di Iraq, misalnya, berapa jumlah pasukan yang pada saat ini ditarik oleh Obama? Atau, bagaimana politik luar negeri AS dalam konteks Afghanistan- Taliban? Bagaimana kuatnya lobi AIPAC menghalangi dan two-state solution yang ditawarkan sebagai resolusi konflk Israel-Palestina, karena posisi Amerika Serikat berat ke Israel? Ini perlu kita jawab untuk melihat wajah lain Obama dalam politik internasional.

Bagaimana Menyambut Kedatangan Obama?

Ketika tahun lalu Hillary Clinton datang ke Indonesia, ada satu hal yang menjadi fokus pidato Hillary: Indonesia perlu menjadi mitra strategis AS, terutama dalam konteks investasi dan perdagangan. Atase Kebudayaan AS di Indonesia, Anne Grimmes ketika berbicara di Fisipol UGM tahun lalu menyatakan, kedatangan Hillary ke Indonesia sebagai negara tujuan kedua dalam kunjungannya dapat bernilai cukup signifikan bagi pola hubungan AS-Indonesia ke depan.

Jika kita lihat dalam konteks sekarang, kita dapat pula melihat fenomena lain: Mesranya hubungan Indonesia-Cina. Tentu saja, pascakrisis finansial global, muncul kekuatan baru dalam ekonomi dunia, yaitu Cina. Ditandatanganinya ACFTA yang menjadi awal baru hubungan romantis CINA-ASEAN diharapkan diperluas kerjasamanya secara efektif dalam kerang ASEAN+3. Amerika Serikat tentu perlu mewaspadai hal ini, karena sudah jamak diketahui bahwa Perebutan pengaruh AS dan Cina terjadi di beberapa regional, salah satunya Asia Tenggara dan Afrika.

Sehingga, kita tak dapat pula melepaskan konteks kedatangan Obama ke Indonesia dari perisitiwa-peristiw a Internasional kontemporer. Peristiwa lain adalah persoalan Tibet yang memicu sedikit ketegangan antara AS dan Cina, menyusul kunjungan AS ke Dalai Lama yang tidak direstui Cina. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dinilai perlu dikendalikan kembali oleh soft power Amerika Serikat.

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ada tendensi politik Obama datang ke Indonesia, yang dibalut oleh kenangan "masa kecil" dan lain sebagainya. bagaimana sikap Indonesia idealnya menghadapi datangnya Obama ini? Ada beberapa alternatif yang dapat ditawarkan.

Pertama, meredefinisi kepentingan nasional Indonesia. Jika kita konsisten dengan paradigma realis, kebijakan luar negeri RI harus mengacu pada kepentingan nasional. Hal ini ditegaskan pula oleh H.E. Retno LP. Marsudi, Direktur Jenderal Amerika Serikat dan Eropa Departemen Luar Negeri RI di Fisipol UGM, beberapa waktu yang lalu.

Kedua, menjadikan kedaulatan (souvereignty) sebagai tolak ukur posisi RI. Bagaimana meredefinisi kepentingan nasional RI? Jelas, dalam konteks hubungan Indonesia-AS, ada beberapa hal seperti kedaulatan Indonesia yang perlu jadi kepentingan nasional. NAMRU, misalnya, perlu direnegosiasi agar kedaulatan Indonesia di bidang kesehatan tidak lagi terkotori oleh politik dan kekuasaan Amerika Serikat (Supari, 2008). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kita perlu meredesain format pengelolaan sumber daya alam yang tidak menguntungkan investor asing secara luar biasa. Hal-hal seperti ini yang perlu kita redefinisi untuk menyambut Obama.

Ketiga, meningkatkan strength diplomasi Indonesia. Penguatan kapasitas diplomasi bukan berarti peningkatan skill diplomat, karena pada dasarnya diplomat Indonesia telah memiliki kapasitas yang sangat baik dalam menunaikan tugas negara. Hal yang perlu kita perhatikan adalah resources diplomasi dan kapitalisasi isu agar bisa menjadi bargaining position kita dalam forum-forum internasional. Diakui oleh Retno LP. Marsudi, kegagalan kita dalam mempertahankan standing position dalam suatu isu banyak disebabkan oleh bargaining position yang lemah oleh sebab kondisi sosial politik di masa lalu. NAMRU, misalnya, menjadi kelemahan kita karena di masa lalu, klausul kerjasama kesehatan Indonesia-AS justru diminta oleh Indonesia, sehingga dapat dikapitalisasi oleh AS untuk menekan Indonesia. Di sinilah pentingnya sinergisasi antara konstituen diplomasi dengan pengambil keputusan, dan penegasan adanya diplomasi total yang mengerahkan segenap sumber daya dan konstituen diplomasi untuk terlibat menentukan sikap RI dalam diplomasi.

Keempat, menegaskan asas dan identitas politik luar negeri RI, yaitu "bebas-aktif" . Bebas aktif bukan berarti netral. Dalam pidatonya, Hatta telah menegaskan bahwa bebas adalah bebas dari tarikan kepentingan great powers (Hatta, 1949). Atau, lebih kita kenal dalam politik internasional sebagai "power politics". Bebas-aktif tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak sebagai "politik luar negeri banci". Justru, di sinilah kapital Indonesia dalam politik luar negerinya, yang tidak terpengaruh oleh tarikan kepentingan dan power dari mereka yang ingin meneguhkan hegemoninya. Oleh karena itulah, Hatta menambahkan unsur "aktif" dalam haluan politik luar negeri RI yang tetap konsisten "menjaga perdamaian dunia" sebagai tujuan nasional RI. Hal ini pun juga dijelaskan oleh Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, asas politik luar negeri RI ini perlu dijadikan landasan sentral dalam menghadapi kedatangan Presiden AS Barrack Obama.

Dengan keempat tawaran ini, kita perlu merancang sikap dalam menghadapi kedatangan Obama. Realisme politik adalah persoalan power. Dalam dunia unipolar sekarang, perlu kehati-hatian agar tidak terjebak dalam power politics. Untuk itulah kedatangan Obama perlu kita sikapi secara lebih tajam. Awas, jangan terperangkap politik kekuatan dunia!

Bagaimana menurut anda?

Referensi

Barber, Benjamin. Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World penterjemah Hermes Dione (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001).

Emmerson, Donald K. "Garuda and Eagle: Do Birds of A (Democratic) Feather Fly Together?" The Indonesian Quarterly, Vol. 34 No. 1, First Quarter, 2006.

Hatta, Mohammad. "Mendayung di Antara Dua Karang". Speech presented in front of the Executive Board of Indonesia National Committee (BP-KNIP), September 2, 1948,

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilization and Remaking of World Order penterjemah M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Qalam, 2007).

Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf. World Politics: Trends and Transformation (Belmont: Thomson-Wadsworth, 2006).

Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, N.Y: Alfred A. Knopf, 1956, second edition, revised).

Nye Jr, Joseph S. "The Paradox of American Power". Speech presented in Robertson Hall, Princeton University, May 8, 2002.

Supari, Siti Fadillah. It is Time for the World to Change: The Divine Hand Behind Avian Influenza (Jakarta: Sulaksana Watinsa Indonesia, 2008).

MILAD PERAK

Ya Allah,
Kau ciptakan kami dari tiada, menjadi ada
Kemudian Kau kembalikan kami kepada-Mu
Kehidupan kami bejalan dan berputar
sesuai dengan kehendak-Mu

Ya Allah,
Hari ini tiba juga aku di usia ini
Hari di mana aku harus menjadi lebih bijaksana
Hari di mana aku harus menjadi lebih dekat dengan-Mu
Hari di mana aku harus bisa menjadi teladan bagi orang lain

Ya Allah,
Panjangkanlah usiaku agar hidupku menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain
Panjangkanlah usiaku agar aku dapat lebih memandang hidup
dengan penuh makna dalam kebesaran-Mu
Panjangkanlah usiaku agar aku dapat membimbing keluargaku
untuk dapat tunduk dan berbakti kepada-Mu
Panjangkanlah usiaku agar aku dapat lebih bersyukur
atas nikmat dan rizqi yang Engkau anugerahkan kepadaku

Ya Allah,
Jadikanlah aku menjadi hamba-Mu yang khusyu’ dan tawadhu’
dalam menerimah hikmah dan berkah-Mu
Bertambah usia dalam hitunganku
berkurang pula usiaku dalam hitungan-Mu

Ya Allah,
Terima kasih Engkau telah mengangkatku
menjadi makhluk dengan derajat yang tinggi
Terima kasih engkau telah memberikan cahaya keimanan kepadaku
sehingga aku dapat lebih mengenal-Mu,

Ya Allah,
Aku percaya bahwa Engkau akan selalu berikan yang terbaik
untuk diriku, keluargaku, orang tuaku dan
semua sahabat sejatiku, yang selalu peduli padaku
Hanya pada-Mu lah aku senantiasa mengabdi dan
Hanya pada-Mu lah aku memohon pertolongan
Kabulkanlah do’a hamba-Mu ini Ya Allah..
Amin..amin..amin..

Yaa Robbal ‘Alamin.

Pola Pengelolaan Hubungan Partai Politik dengan Konstituen

Pada dasarnya mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat sederhana: partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu umum. Maka dari itu, partai politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program dan kebijakan partai. Artinya, politisi harus mencari informasi tentang kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian partai dapat menawarkan suatu program politik yang membicarakan persoalan-persoalan yang aktual. Dalam kompetisi multi-partai, yang dibutuhkan partai politik adalah responsiveness; kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang responsif partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu.

Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan mengontrol lingkungannya. Lingkungan yang sangat sentral bagi partai politik adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan baik partai harus mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai dan membangun (infra-) struktur partai dulu.

Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Lebih lanjut ada tiga pilar, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Kalau ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideologi yang mau dikembangkan partai tersebut: Baru setelah itu dilakukan pengorganisasian. Kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, antar agama, dll. Ini yang akan membuat ideologi secara terus menerus applied atau hidup. Ini menjadi siklus, sehingga ini menjadi gerak spiral ke atas.

·         Lemahnya pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, sehingga  ketika timbul suatu persoalan, tidak terlihat adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah tsb. Padahal ketika  ideologi menjadi suatu sistem nilai, ini seharusnya berdampak pada cara berpikir dan menyelesaikan persoalan. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat partai menjadi pragmatis. Tidak mengherankan bahwa akhirnya konstituen menjadi lebih pragmatis juga dan punya kecenderungan memilih figur, kedekatan, atau yang banyak uangnya dan sumbangannya.

·         Hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola hubungan jual-beli/transaksional antara buyer dan seller. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, pembangunan jalan dll.

Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Alih-alih membuat desain keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan konstituen, anggota dewan terjebak untuk  memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi.

·         Belum terbangunnya suatu komunitas politik dan infrastrukturnya yang solid, dimana parpol menjadi ujung tombak penyaluran aspirasi dan agregasi kepentintingan komunitas tersebut. Tidak mengherankan ketika pada Pemilu partai A mendapat, katakan-lah 1 juta suara, mereka tidak tahu suara itu berasal dari mana, karena infrastrukturnya belum terbangun.

Suara dalam Pemilu sendiri seyogyanya merupakan konsekuensi logis dari suatu kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama dalam komunitas, dimana parpol menjadi ujung tombaknya.

·         Belum adanya peraturan partai yang mengatur, meng-elaborasi dan mendesain pola mengenai bagaimana membangun hubungan dengan konstituen. Hubungan dengan konstituen menjadi bersifat individu dan tidak sistemik. Seharusnya merupakan kewajiban partai untuk merancang, membangun tradisi dan melembagakan pola hubungan dengan konstituen dalam suatu peraturan partai yang komprehensif.

·         Parpol menggunakan konstituen untuk kepentingan jangka pendek, dimana parpol memakai konstituen sebagai pendulang suara dalam Pemilu, alat legitimasi, alat mobilisasi, tatkala instrument partai membutuhkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Konstituen diposisikan sebagai sub-ordinat untuk memenuhi keinginan dan kepentingan politik partai.

·         Komunikasi dan hubungan parpol dengan konstituen pada umumnya masih satu arah, yaitu dari parpol kepada konstituen. Desain program parpol tidak mencerminkan harapan dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya.

HARI MENANAM JANGAN HANYA MENJADI SLOGAN

Sebagai sebuah Negara, Indonesia adalah Negara yang subur, dengan berbagai potensi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang diperhitungkan di dunia. Kekayaan yang membentang antara ujung Pulau Sumatera dengan ujung Pulau Papua menyimpan banyak harapan dari masyarakat akan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat, begitu banyak masyarakat usia produktif kesulitan menemukan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Sementara usia harapan hidup masih jauh tertinggal dengan Negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Akan tetapi, semua ini tidak menghilangkan fakta bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang amat kaya.

            Tanggal 28 November 2008 menjadi hari penting bagi bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan hijau. Untuk pertama kali, tanggal ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Dan, bulan Desember juga ditetapkan sebagai Bulan Menanam Nasional. Mengawali pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia, secara serentak di seluruh tanah air ditanam (100.000.000) Seratus juta bibit pohon, sebuah angka yang fantastis yang ditandai dengan pencanangan oleh orang nomor satu di Republik ini di lokasi lingkungan Pusat Penelitian Limologi LIPI, Cibinong, Jawa Barat.

            Kita pantas mengelus dada, karena tepat setahun kemudian, masyarakat dapat melihat bahwa hari yang telah dicanangkan dengan menghabiskan anggaran Negara itu hanya menjadi seremoni bagi segelintir kelompok masyarakat, tidak ada tindakan yang lebih nyata dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan asri terutama untuk mengawasi dan melindungi pohon-pohon yang telah ditanam tersebut.

            Pohon-pohon yang ditanam tersebut hanyalah menjadi simbol dalam suatu rangkaian acara, yang pada tahun berikutnya lahan yang sama akan dipakai untuk acara seremonial yang serupa, dengan bentuk dan konsep yang sedikit dimodifikasi. Yang penting program kerja terealisasi, dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Media cetak dan elektronik akan beramai-ramai menayangkan seremonial yang menunjukkan seolah-olah sang Pemimpin tersebut dan pembantu-pembantunya adalah orang yang sangat peduli dengan keberlangsungan daerah hijau di Indonesia. Tidaklah menjadi terlalu penting apakah program tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

            Program-program tersebut dalam sepanjang tahun akan dilanjutkan dengan pemasangan iklan baliho raksasa di sepanjang jalan-jalan protocol ibukota, diberikan gambar sang pemimpin sedang menyiram pohon bersama dengan istri atau menterinya atau kepala daerahnya. Gambar yang seolah menuntun masyarakat untuk mau menanam dan merawat tanaman dengan baik, sebuah tuntunan yang baik tentunya apabila masyarakat kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

            Namun ternyata pertanyaan yang paling mendasar pun muncul dari berbagai kalangan masyarakat luas, apakah anggaran untuk beriklan yang dikeluarkan dari kas Negara itu sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa jutaan tanaman atau pohon yang ditanam tersebut telah tumbuh dengan baik. Sebelum kita mendapatkan jawabannya, kita hanya akan melihat seremonial tersebut akan berulang kembali yang diadakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dapat diasumsikan bahwa penokohan dalam beriklan dirasa lebih penting dari sekedar merawat pohon untuk dapat tumbuh besar hingga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ironi memang.

            Sudah saatnya kita tidak lagi menjadikan hari menanam hanya sebagai slogan semata, akan tetapi yang jauh lebih penting dari hal ini adalah penanaman nilai-nilai kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan  demi masa depan yang lebih baik. Pemerintah sebagai regulator sangat berkepentingan dalam menentukan kebijakan serta menyusun program-program yang dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat.

DOKTER DARI DESA

Dokter masuk desa, itu biasa. Kalau dokter dari desa ??? Ini yang luar biasa.

Mohon maaf sebelumnya kepada para kakanda dan rekan yang berprofesi dokter, tulisan ini semata – mata demi kepentingan rakyat pedesaan yang jauh dari pelayanan kesehatan yang mencukupi.

Siapakah seorang dokter sekarang ??? Dilihat dari pembiayaannya untuk menempuh pendidikan kedokteran maka tidak menungkinkan bagi orang tidak mampu untuk menempuh pendidikan kedokteran, hampir bisa dipastikan merupakan merupakan dari kalangan yang berkecukupan. Dan biasanya kalangan yang berkecukupan pasti berasal dari daerah perkotaan, minimal dari ibukota kabupaten. Nah, dengan asal muasal yang demikian, apakah mungkin seorang dokter secara sukarela mengabdi di daerah pedesaan apalagi desa terpencil seperti pedalaman Papua ???

Memang ada program dokter PTT (pegawai tidak tetap) yang gajinya perbulan melebihi gaji seorang Kepala Dinas Kesehatan. Dan mereka ditugaskan di puskesmas pedesaan. Tapi apakah akan seterusnya rakyat pedesaan hanya bisa menikmati pengobatan dari dokter PTT perkecamatan ??? Atau hanya menikmati pengobatan dari seorang bidan desa ???

Program dokter masuk desa hanya akan sampai pada kondisi keterpaksaan saja. Harus ada terobosan agar masyarakat pedesaan bisa menikmati pengobatan yang layak dari seorang dokter yang bisa menetap lama dan betah dalam menjalankan tugas medisnya. Dan ini hanya akan bisa dicapai bila dokternya adalah berasal dari masyarakat setempat, atau dengan kata lain : Dokter Dari Desa.

Ya, dokter dari desa, maksudnya, harus diciptakan sistem yang memberi peluang bagi seorang siswa terbaik dari desa dan dari kalangan yang hidupnya pas-pasan bisa menempuh pendidikan kedokteran dengan biaya negara dengan konsekuensi setelah lulus jadi dokter harus bertugas jadi PNS dan menjadi dokter di desanya berasal secara ikatan dinas minimal 10 tahun dengan gaji standar PNS disertai bonus tunjangan fungsional. Setelah selesai ikatan dinas 10 tahun maka diberi kesempatan lagi untuk menempuh pendidikan spesialis atas biaya negara dan setelah lulus harus mengabdi di rumah sakit umum daerahnya berasal dengan masa ikatan dinas 10 tahun lagi. Setelah selesai ikatan dinasnya terserah mau pindah kemana bukan masalah lagi.

Saya rasa masalah anggaran bukan masalah karena kalau ditimbang-timbang anggaran negara banyak tersedot untuk menggaji dokter PTT dengan gaji di atas rata-rata. Juga untuk menarik seorang dokter spesialis ke rumah sakit umum daerah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, malah gajinya melebihi gaji seortang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

KEMANDIRIAN

Pada hakekatnya makhluk hidup di muka bumi ini tidak terlepas dari adanya ketergantungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungannya. Namun, diatas ketergantungan dan keterkaitan itu, Allah menciptkan keteraturan, dimana pada posisi ini akan tercapai suatu keseimbangan, sehingga setiap unsur atau makhluk hidup dalam kondisi hidup yang seimbang dengan lingkungan yang dihuninya. Proses keteraturan itu analog dengan proses terciptanya kemandirian bagi manusia, dan biasanya kemandirian ini diperoleh setelah dewasa. Pada usia dewasa inilah manusia bisa mandiri dalam banyak hal termasuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sudah barang tentu proses menuju kemandirian cepat atau lambat, sangat ditentukan oleh cepat atau lambat  berkurangnya tingkat ketergantungan dan keterkaitan, sehingga pada gilirannya terwujudlah kemandirian.

Membangun kemandirian bangsa berarti memahami poses kemandirian sebagai suatu usaha membangun bangsa yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat. Dengan umur bangsa yang sebentar lagi berulang tahun ke 63, sudahkan bangsa ini mandiri? Sudahkah Bangsa ini mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera? Dan sudahkan bangsa ini memiliki martabat yang sehingga tidak lagi ada bangsa lain yang melecehkan? Maka sangat penting kiranya membangun bangsa yang mandiri ditengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia dan di era globalisasi yang sangat berpengaruh ini. Dari sisi usia sejak negeri ini merdeka, seharusnya sudah mampu menjadi negara yang tidak terlalu tergantung pada belas kasihan negara lain, tidak terlalu terpengaruh kondisi gejolak financial di negara lain dalam roda perekonomian dan seharusnya juga memiliki kebanggaan atas produk yang dihasilkan sendiri sebagai pembuktian atas kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SELAMATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

 

VS

Oleh : Shinta Ardjahrie

Pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat yang berefek pada tingkat kejahatan/kriminaltas di tengah masyarakat. Bahwa ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat pula ( Global Corruption Report, 2005). Sebaliknya ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah. Kepercataan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi.

Apa yang sedang terjadi sekarang, adalah kepercayaan masyarakat kini sedang terombang-ambing.Dalam proses perjalanan KPK sebagai salah satu institusi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berbenturan dengan sesama penegak hukum, yaitu kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Adegan ini seolah menjadi fragmen sensasional di hadapan ratusan juta masyarakat Indonesia. Saling berargumen, mempertahankan kebenaran posisi lembaga masing-masing.
Lepas dari masalah kontroversi penahanan dua pimpinan KPK, kemelut yang sedang terjadi sebenarnya merupakan perwujudan dari semangat setiap unsur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tekad untuk memberantas korupsi. Polisi sebagai aparat mencoba melakukan tanggung jawabnya dengan optimal dan KPK pun sebagai komisi khusus juga bersikeras memertahankan sebuah idealisme dalam menjalankan tugas-tugas mulianya.

Sebenarnya semangat ini adalah sebuah aset positif dalam misi bersama kita untuk memberantas korupsi. Penanganan korupsi butuh semangat yang besar seperti ini karena memang korupsi adalah kasus kriminal yang luar biasa. Penanganan korupsi tidak cukup hanya melalui mekanisme hukum konvensional. Korupsi adalah kejahatan dengan kategori yang tidak biasa. Seperti diputuskan dalam kongres PBB tahun 1980 mengenai The Prevertion of crime and The Treatment of Offenders, dunia mengecam dan memasukan korupsi dalam kategori extraordibnary crims (kejahatan luar biasa) yang menyangkut kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (crime againts social welfare) , kejahatan terhadap pembangunan crime againts development), dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (crime againts the quality of life). Di dalamnya korupsi diakui dan diidentifikasi sebagai tindak pidana yang sulit dijangkau hukum offences beyond the reach the law) .

Tingkat stadium penyakit korupsi yang tinggi ini menuntut sebuah konsekuensi adanya keseriusan dan strategi pemberantasan korupsi yang tepat. Hal ini juga menjadi reminder bahwa dalam melakukan pemberantasan tipikor, perlu ada kerjasama dan pengorganisasian gerakan yang baik. Seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali ra bahwa “Kejahatan yang terorganisir dapat megalahkan kebenaran yang tidak terorganisir.” Terjadinya kemelut ini merupakan akibat kurang terorganisirnya misi dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah perlu diingat bahwa kemelut yang terjadi diantara penegak hukum memiliki efek yang sangat luas, Selain berakibat terganggunya sistematika pemberantasan korupsi, kemelut ini telah berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi oleh aktor media yang dalam fungsinya untuk menyuguhkan realita kepada masyarakat.

Apapun yang menjadi akar masalah kemelut ini, baik itu politik, hukum, ekonomi, atau yang lainnya, harapannya masyarakat jangan sampai hancur kepercayaannya pada aparat. Sungguh miris melihat masyarakat terbentuk kelompok-kelompok, ada yang membenci POLRI atau sebaliknya. Masyarakat jangan menjadi korban untuk diarahkan dalam membentuk koloni-koloni yang hanya akan menimbulkan perpecahan. Penyelesaian kemelut KPK-POLRI secara bijak harus segera diwujudkan untuk menyelematkan kepercayaan masyarakat.

OSTEOPOROSIS POHON KOTA KU....!!!

Oleh : John F. Papilaya

Crap.Crap.Crap…….BruK….!!!!ngeng…ngn…ng….ng……ng..brak….!!!!!
Satu daun yang terpotong adalah 10 rupiah begitulah kira-kira yang menjadi pikiran penebang pohon di Jakarta.
Keberadaan jasa penebangan pohon ini di tandai dengan keberadaan iklan jasa penebang pohon sering terlihat di setiap sudut-sudut kota, iklan yang berisikan kalimat penebang pohon dengan di sertai nomor telpon yang dapat di hubungi ini tertempel pada tiang listrik, pada dinding-dinding bangunan pasar dan kadang sungguh ironisnya iklan jasa penebang pohon ini terpaku pada pohon-pohon pelindung di jalanan.
Keberadaan iklan-iklan jasa penebang pohon seakan ikut menantang keberadaan iklan program pemerintah ‘ One Man One Tree’ yang terpancang megah di setiap sudut kota dan sering muncul di Media TV-TV swasta.Iklan jasa penebang pohon seakan tidak mau kalah populer dengan para artis selibritis yang mau berpanas ria membagikan bibit pohon kepada setiap pengendara mobil yang lewat di sekitar bundaran HI.

Keberadaan jasa penebang pohon akan dapat di maklumi jika melihat sangat kristisnya kesehatan pohon-pohon besar pelindung di Jakarta, memang sebagian besar pohon pelindung di jalanan Jakarta bisa dikatakan menderita penyakit osteoporis yaitu suatu penyakit tulang pada manusia yang ditandai dengan massa tulang yang rendah dan kerusakan pada mikro arsitektur tulang,sehingga meningkatkan risiko fraktur atau patah tulang.oleh sebab itu maka tidak salah jika Pohon-pohon besar pelindung tersebut dikatakan Pohon berpenyakit osteoporosis dan siap untuk di amputasi atau di tebang.

Ini merupakan hal yang lucu,kenapa? Karena seharusnya semakin besar pohon pelindung tersebut maka semakin optimalah fungsi dari pohon tersebut sebagai peneduh jalan dan juga sebagai pabrik oksigen atau istilah kerennya ’paru-paru kota’ akan tetapi semakin besar pohon pelindung tersebut maka semakin besar pulah bahaya yang mengancam yang siap menimpa siapa saja yang berada atau melintas di bawah pohon tersebut.
Bukan berita baru jika sudah terjadi puluhan kali pohon besar pelindung tersebut memakan korban jika tumbang pada saat hujan dan kadang pada saat cuaca cerahpun pohon di jakarta seakan siap menerkam siapa saja yang melintas .

MUSYAWARAH BESAR ARSITEKTUR LANSEKAP PERIODE 2009-2010

Jakarta, 30 Oktober 2009

Indah Ciptaning atau yang biasa dipanggil Ade terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur Lansekap (HMJ AL) Periode 2009-2010 dalam Musyawarah Besar HMJ Arsitektur Lansekap yang berlangsung di AK503 Universitas Trisakti Jakarta.

Dalam Mubes yang dipimpin oleh Presidium Sidang yang terdiri dari Yoga Utama, Muhamad Islam Al-Mahdi, dan Muhamad Ramlan juga telah menyatakan HMJ AL periode 2008-2009 yang dipimpin  oleh saudara Geoditya H.W telah demisioner.

Diharapkan kepengurusan yang baru dapat mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan HMJ Periode sebelumnya dan meningkatkan kualitas pengkaderan dalam tubuh HMJ AL.

DRAFT GARIS BESAR HALUAN PROGRAM – IKATAN ILMUWAN INDONESIA INTERNASIONAL

DRAFT GARIS BESAR HALUAN PROGRAM – IKATAN ILMUWAN INDONESIA INTERNASIONAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Berkaryanya dan menetapnya ilmuwan-ilmuwan asal Indonesia di luar negeri adalah sebuah kenyataan. Dengan berkarya dan menetap di luar negeri memungkinkan meningkatnya ilmu pengetahuan, jejaring, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh para ilmuwan. Fenomena globaliasi dan persaingan bebas dimana semakin mudah berpindahnya barang/manusia/ informasi dari satu tempat ke tempat lainnya harus dapat dimanfaatkan menjadi pendukung brain circulation. Brain circulation mengasumsikan bahwa terjadi sirkulasi manusia, informasi dan Iptek dari negara mereka beraktivitas menuju negara mereka berasal, demikian juga sebaliknya. Ilmuwan asal Indonesia di luar negeri memegang peranan penting sebagai duta bangsa dan memainkan peranan sebagai 2nd track of diplomacy. Sehingga ilmuwan Indonesia di luar negeri melalui Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) diharapkan mampu memanfaatkan fenomena brain circulation untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara lintas sektoral untuk pembangunan fisik dan insani untuk mencapai Indonesia yang madani.

1.2 Pengertian
 Garis Besar Haluan Program (GBHP) I4 merupakan suatu garis besar kebijaksanaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana untuk mewujudkan visi dan misi I4 yang tercantum dalam Anggaran Dasar I4 dan ditetapkan dalam Rapat Anggota I4.

1.3 Tujuan
 Tujuan ditetapkannya GBHP I4 2009-2010 adalah sebagai arah dan panduan pembuatan agenda dan rencana kerja bagi Dewan Eksekutif I4 untuk melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terarah sesuai dengan analisa situasi dan kondisi yang dihadapi I4 sebagai sebuah organisasi yang baru berdiri dan memerlukan berbagai tahapan awal untuk mengumpulkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan.

1.4 Landasan
 GBHP I4 disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga I4.

1.5 Sistematika Penyusunan
 Sistematika GBHP I4 adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan
 1.1 Pengantar
 1.2 Pengertian
 1.3 Tujuan
 1.4 Landasan
 1.5 Sistematika Penyusunan

II. Konsep dan Pola Umum Program I4
 2.1 Bidang Pengembangan Organisasi
 2.2 Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemitraan
 2.3 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2.4 Bidang Kajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

III. Konsep Struktur Organisasi I4

IV. Penutup

II. KONSEP DAN POLA UMUM PROGRAM I4

2.1 Bidang Pengembangan Organisasi
 Kerangka Strategis
 Memperkuat kapasitas dan kapabilitas I4 dengan berbagai sumber daya yang tersedia sehingga mampu menanggapi perkembangan dan permasalahan secara optimal.

Rancangan Kerja
 *Prioritas Primer
 1. Pendataan dan klasifikasi ilmuwan Indonesia di luar negeri secara komprehensif dan holistik.
2. Pembuatan situs internet sebagai pusat data yang berisi informasi umum dan spesifik yang dapat diakses publik.
3. Pembuatan media komunikasi internal I4 sehingga setiap anggota I4 dapat bertukar informasi dengan berbagai topik.

* Prioritas Sekunder
 1. Pembuatan media online dan jurnal internal I4 dalam berbagai disiplin keilmuan yang berskala internasional sebagai strategi implementasi ilmuwan Indonesia di luar negeri.
 
2.2 Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemitraan

Kerangka Strategis
 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar ilmuwan di luar negeri dengan ilmuwan di dalam negeri, elemen pemerintahan, institusi pendidikan tinggi dan institusi riset.
 Rancangan Kerja
 * Prioritas Primer
o Prioritas Sekunder

1. Membentuk perwakilan berupa kesekretariatan di berbagai negara ataupun regional kewilayahan dan Indonesia untuk mendukung proses koordinasi I4.
2. Merancang skema kemitraan antara I4 dengan elemen pemerintahan, institusi riset, dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
 
1. Mendukung skema ikatan dinas untuk sumber daya manusia di Indonesia dengan pengiriman tugas belajar formal ataupun pelatihan ke luar negeri, sehingga dapat memperkuat daya saing dan memperluas wawasan global.
2. Menginisiasi adanya insentif multi sumber daya (finansial, penempatan kerja dan jejaring) oleh pemerintah untuk ilmuwan Indonesia di luar negeri, sehingga ilmuwan-ilmuwan tersebut dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
3. Mengumpulkan informasi terkait peluang kerjasama antara instansi di Indonesia (pemerintahan, pendidikan tinggi, pusat riset) dan instansi serupa di negara-negara dimana ilmuwan Indonesia beraktivitas.
4. Meningkatkan kerjasama antara I4 dengan institusi riset, industri, pendidikan tinggi dan institusi lainnya di luar negeri yang kemudian dapat diberdayagunakan.

2.3 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kerangka Strategis
 Meningkatkan kompetensi ilmuwan Indonesia di luar negeri dengan kegiatan-kegiatan keilmiahan dan implementatif yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Rancangan Kerja
 * Prioritas Primer
 1. Membuat kegiatan keilmiahan dan profesional dalam berbagai skala yang melibatkan peran aktif ilmuwan Indonesia di luar negeri dalam bidang keilmuan tertentu dan elemen-elemen pendukungnya, yang diadakan di dalam negeri ataupun luar negeri secara berkala.
 Contoh: Konferensi Kebumian, Energi dan Lingkungan di Berlin pada bulan Agustus 2010, sebagai usulan Ir. Agusman Effendi (DEN-RI).

2.4 Bidang Kajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 Kerangka Strategis
 Memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui proses alih dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan identitas dan kearifan nasional.

Rancangan Kerja
 * Prioritas Primer
 1. Mengadakan kegiatan berupa pelatihan, seminar, workshop ataupun kegiatan serupa lainnya di Indonesia yang melibatkan sumber daya manusia di dalam negeri dan difasilitasi oleh I4 dan didukung pemerintah Indonesia dengan topik yang berkaitan dengan tahapan alih dan transfer Iptek.

III. KONSEP STRUKTUR ORGANISASI I4
 Dewan Pembina
 Dewan Pakar
 Dewan Eksekutif
 Ketua
 Wakil Ketua
 Sekretaris I Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
 Sekretaris II Bidang Sumber Daya Informasi
 Bendahara I Bidang Internal
 Bendahara II Bidang Eksternal
 Ketua Bidang Kemitraan
 * Kepala Biro Kerjasama Institusi
* Kepala Biro Hubungan Masyarakat
 Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
 * Kepala Biro Pemberdayaan Organisasi
* Kepala Biro Perencanaan Strategis
* Kepala Biro Pendidikan dan Pelatihan
* Kepala Biro Pengawasan Umum
 Ketua Komisi Sains Dasar
 Ketua Komisi Sains Terapan
 Ketua Komisi Sains Rekayasa
 Ketua Komisi Humaniora
 Ketua Komisi Ilmu Ekonomi
 Ketua Komisi Ilmu Politik
 Ketua Komisi Ilmu Hukum
 Ketua Komisi Iptek Interdisipliner
 Pengurus Wilayah
 Koordinator Kesekretariatan Indonesia
 Koordinator Wilayah Asia Timur
 Koordinator Wilayah Asia Selatan
 Koordinator Wilayah Asia Tenggara
 Koordinator Wilayah Australia, Pasifik dan Oseania
 Koordinator Wilayah Afrika Utara, Sub-Sahara dan Timur Tengah
 Koordinator Wilayah Skandinavia
 Koordinator Wilayah Eropa Barat
 Koordinator Wilayah Eropa Timur
 Koordinator Wilayah Mediterania
 Koordinator Wilayah Amerika Utara, Tengah dan Selatan

IV. PENUTUP

I4 terbangun dari tekad, kerja keras, sikap mental, dan semangat para ilmuwan Indonesia di luar negeri demi perubahan yang lebih baik di Indonesia. Hasil program kerja harus dapat bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara tidak hanya untuk saat ini saja tetapi untuk masa-masa selanjutnya. Diharapkan program yang disusun oleh Dewan Eksekutif I4 harus dapat mengembangkan I4 menjadi sebuah organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi dan kompeten. Sehubungan dengan itu, Dewan Eksekutif I4 perlu menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing dengan tetap mengacu kepada GBHP I4 untuk mencapai tujuan bersama I4. Kesabaran dan keikhlasan berkarya membawa kita menuju kejayaan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai rencana, sikap, dan tindakan kita.
 —————–
 Kontributor:
 1. Teuku Reiza Yuanda (Jerman)
2. Dedy Sushandoyo (Swedia)
3. Fadil Fauzulhaq (Rusia)
4. Willy Sakareza (Indonesia)

PERAN UKM BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL DI TENGAH ANCAMAN KRISIS GLOBAL

Oleh : Atma Winata Nawawi

Usaha kecil dan menengah atau yang biasa kita kenal UKM adalah salah satu elemen penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah ataupun kawasan, tidak terkecuali di Indonesia.  Sebagai gambaran, kendati  sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan  dalam  ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen  dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM  kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting  keberadaan UKM  menurut beberapa ahli.  Alasan pertama adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai salah satu elemen yang dinamis, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan alih teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.  Juga disebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, mendukung pendapatan rumah tangga, dan menggerakkan roda perekonomian.

Ketiga alasan yang dikemukakan di atas  sangat  relevan dalam konteks Indonesia yang juga terkena imbas krisis global. Aspek fleksibilitas  tersebut menarik pula dihubungkan dengan hasil  studi yang menyatakan berdasarkan survei di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sumatra Utara. Temuan   yang didapat adalah  bahwa  usaha kecil di Jawa lebih menderita akibat krisis daripada luar Jawa, begitu pula  yang di perkotaan bila dibandingkan dengan yang di pedesaan.

Sementara itu, berdasarkan data PDRB,  krisis ekonomi telah menyebabkan propinsi-propinsi di Jawa  mengalami kontraksi ekonomi yang lebih besar ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.  Lima propinsi di Jawa seluruhnya adalah lima besar propinsi di Indonesia yang mengalami kemorosotan ekonomi terparah. Pada tahun 1998, saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi terparah,  hanya  Papua saja yang pertumbuhan ekonominya masih positif sedangkan propinsi-propinsi lainnya mengalami kontraksi.  Pada tahun tersebut,  seluruh propinsi di pulau Jawa mengalami kontraksi ekonomi yang jauh lebih parah daripada propinsi-propinsi lainnya.

Krisis ekonomi yang sangat parah, telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Tidaklah mengherankan apabila pengangguran, hilangnya  penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.  Hasil survei  yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 2008) menegaskan bahwa  ketiga persoalan itu  oleh  masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau  harus segera mendapatkan penyelesaian.  Dengan kata lain, ketiga hal itu merupakan persoalan sangat pelik yang dihadapi masyarakat pada umumnya.

Kondisi ketenagakerjaan  pada masa krisis kiranya dapat memberikan gambaran dampak sosial dari krisis ekonomi. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Krisis ekonomi juga telah membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya pangsa pekerja sektor formal menjadi 35,1.  Dengan kata lain, peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal sendiri merupakan sektor dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada.

Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa UKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi global. Dengan didukungnya pengembangan UKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi global. Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya  sebagian besar  bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya  dalam meminimalkan  dampak sosial dari krisis global khususnya  persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat.

UKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis global yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal.  Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar.

Bukan tidak  mungkin produk-produk  UKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika memang demikian halnya maka kecenderungan tersebut  sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat.

Sudah saatnya dunia Perguruan Tinggi memperkenalkan UKM secara lebih nyata kepada mahasiswa yang merupakan calon tenaga kerja bagi perekonomian nasional. Tidak hanya menjadikan pengetahuan tentang UKM melalui kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib, tapi juga merangsang akademisi untuk mengembangkan dirinya dalam membuka usaha informal seperti UKM. Semua ikhtiar ini, tidak akan dapat sempurna tanpa dukungan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan yang melindungi segenap komponen lokal untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Universitas atau Perguruan Tinggi (PT) haruslah berperan menjadi Intellectual Capital (penyedia kaum intelektual). Intelektual Kapital merupakan sumber dan aliran ilmu pengetahuan yang merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh suatu lembaga ilmiah (Universitas) sebagai sebuah organisasi.

Intelektual capital merupakan sumber daya yang tidak dapat disentuh (Intangible Resources) yang sangat berperan sebagai motor penggerak untuk mendapatkan out-come yang dapat dilihat secara kasat mata, atau berupa sumber daya yang dapat disentuh (Tangible Resources), seperti uang dan asset-asset berupa fisik.

Intelektual capital pada dasarnya terdiri dari tuga komponen utama, antara lain :

1.     Modal manusia (Human Capital) yang merupakan kumpulan manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dari setiap manusia didalam sebuah organisasi;

2.      Modal social (Sosial Capital) yang merupakan struktur, jejaring kerja, dan prosedur agar setiap modal manusia yang terlibat dapat saling memberikan kontribusi dalam mengembangkan sebuah organisasi;

Modal organisasi (Organizational Capital) yang merupakan suatu wadah untuk menghimpun, dan mendayagunakan human capital dalam sebuah organisasi yang berupa database, informasi, pedoman-pedoman lainnya.

Universitas Trisakti sebagai kampus pelopor kewirausahaan haruslah menjadi motor terdepan dalam pengembangan UKM bagi perekonomian nasional, dengan mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai keilmuannya, namun juga sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

*Penulis adalah mahasiswa Jurusan Arsitektur Lansekap, FALTL, Universitas Trisakti. Aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan di Universitas Trisakti, merupakan Presiden Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2008-2009.

Seminar Internasional "Peran Ilmuwan Indonesia Internasional Dalam Membangun Kemandirian Bangsa"

Jakarta, 26 Oktober 2009
Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan Seminar Internasional yang mengambil tema "Peran Ilmuwan Indonesia Internasional Dalam Membangun Kemandirian Bangsa".
Kegiatan yang menghadirkan pembicara berupa ilmuwan-ilmuwan Indonesia Internasional ini dilaksanakan di Auditorium Kampus B Universitas Trisakti pada 26 Oktober 2009 Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB.
Adapun pembicara yang hadir dalam kegiatan ini, antara lain :
Dr.Taruna Ikrar, SP.KJ,MD,PhD
DR.Henry Tandjung
DR.Johnny Setiawan
DR.Fadlolan Musyaffa Mu'thi,MA
Prof.DR.Sofyan Safri Harahap,MSAc

Kegiatan ini dibuka oleh H.I.Komang Sukaarsana,SH,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Trisakti, dalam sambutannya H.I.Komang Sukaarsana,SH,MH sangat menyambut baik lahirnya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) yang akan mewarnai dunia akademis Indonesia kedepannya. Senada dengan hal tersebut Presiden Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2008-2009 saudara Atma Winata Nawawi juga memberikan pandangan bahwa kebangkitan bangsa Indonesia akan ditandai dengan bangkitnya dunia Ilmu Pengetahuan Modern yang akan menjadi motor penggerak bagi lahirnya generasi baru bangsa Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur.


Kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tuan rumah, dan perwakilan dari 15 BEM se-Jabodetabek, serta 7 BEM yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Antusiasme peserta seminar dalam kegiatan ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar kepada pembicara.

Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang merupakan suatu wadah komunikasi para ilmuwan Indonesia di luar dan dalam negeri, diinisiasikan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se Dunia dan telah dideklarasikan oleh perwakilan PPI, perwakilan ilmuwan Indonesia, dan perwakilan organisasi kemahasiswaan dan pemuda Indonesia. Deklarasi tersebut dilakukan pada hari terakhir kegiatan Simposium Internasional PPI Dunia 2009 di Den Haag, Belanda pada tanggal 3-5 Juli 2009.

Semoga keberadaan Organisasi baru ini, dapat memberi arti dan peran yang besar bagi kehidupan bangsa Indonesia.